SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, masih memperjuangkan hak masyarakat Bojonegoro melalui Dana Bagi Hasil Migas yang terancam gagal bayar tahun 2014 ini akibat penurunan prognosa lifting  migas.

Sebagaimana diketahui, prognosa lifting minyak dan gas bumi (Migas) tahun 2014 ini mengalami penurunan. Untuk prognosa minyak menurun 30,23 % dari total prognosa APBN 2014, yaitu sebanyak 33.310.950 barel menjadi 23.241.250 barel pada prognosa APBN-P 2014. Sementara untuk prognosa lifting gas bumi juga mengalami penurunan hingga 25 % dari total prognosa APBN 2014 sebesar 5.504.330 MMBTU menjadi 4.128.470 MMBTU pada APBN-P 2014.

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Syukur Prianto, menyampaikan, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang  Tatacara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Kas Umum Negara , Bojonegoro hanya mendapatkan 70 persen dari Dana Bagi Hasil yang didapat.

“Dari total DBH Migas sebesar Rp 811 miliar, ada pengurangan sebesar 30 persen, jadi yang kita terima ada Rp680 miliar,” ujar Syukur Prianto.

Dari total Rp 680 miliar yang diterima tersebut, lanjut Syukur, ada potensi penurunan sejumlah Rp 160 miliar . Aapabila itu terjadi, kata dia, maka akan terjadi gagal bayar pada beberapa proyek atau kegiatan, karena pagu yang sudah dibuat dengan kenyataan penerimaan bagi hasil migas tidak sesuai kenyataan.

“Kita punya inisiatif dan berkoordinasi ke Jakarta agar apa yang menjadi hak pemerintah daerah, sisa DBH Migas pada tahun 2013 yang belum diberikan sebesar Rp 163 miliar untuk dibayarkan penuh,” tegas Politisi Partai Demokrta itu.

Syukur berharap, apa yang sudah menjadi hak Bojonegoro segera diberikan sehingga potensi gagal bayar untuk proyek dan kegiatan pembangunan bisa tertutup. Karena kemarin yang baru disepakati hanya sebesar Rp 49 miliar oleh Kementrian Keuangan.

“Kita tidak akan tinggal diam, berupaya agar apa yang menjadi hak masyarakat Bojonegoro bisa tercukupi. Dan kami akan terus memperjuangkannya dengan berkoordinasi bersama Komisi VII DPR RI, Kementrian Keuangan dan instansi terkait lainnya,” pungkas dia.

Untuk diketahui, ada sejumlah mega proyek yang saat ini sedang dikerjakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Diantaranya adalah pembangunan gedung pemkab berlantai delapan, Masjid Agung Darrusalam, Jembatan Padangan – Kasiman, rehabilitasi rumah sakit di jalan veteran. Nilai proyek itu mencapai puluhan hingga ratusan miliar yang dianggarakan dengan sistim jamak.(rien)