Suarabanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - DPRD dan Bupati Bojonegoro, Jawa Timur telah menandatangani nota kesepakatan kebijakan umum anggaran (KUA) dan priorotas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun 2023. Penandatanganan nota kesepakaan KUA PPAS itu, berlangsung pada Rapat Paripurna DPRD Jum’at (19/8/2022) di gedung DPRD.

Juru bicara badan anggaran DPRD Bojonegoro Mitro'atin mengatakan, setelah melakukan pembahasan bersama badan anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah mencapai kesamaan pandangan.

"Sesuai PP no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah peraturan menteri dalam negeri no 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Ada perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan keuangan daerah," kata politisi dari Fraksi Golkar itu

Maka hasil laporan Banggar dan TAPD dengan konstruksi di antaranya total estimasi pendapatan KUA PPAS APBD 2023 Rp 7,2 triliun setelah dilakukan perubahan menjadi Rp 6,7 triliun. Rinciannya, dari pajak pendapatan daerah Rp 4,9 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp 1,7 triliun.

Sementara, lanjut dia, sisi pengeluaran total keseluruhan Rp 7,2 triliun setelah dilakukan perubahan oleh banggar dan TPAD mengalami penurunan menjadi Rp 6,7 triliun. Rinciannya, belanja daerah sebesar Rp 6,2 triliun, dan pengeluaran pembiayaan Rp 500 miliar.

"Defisit yang sebelumnya Rp 2,1 triliun, setelah dilakukan perubahan menjadi Rp 1,2 triliun yang akan dibiayai dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan," katanya.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah mengatakan, kesepakatan KUA PPAS telah berjalan lancar meski ada beberapa perubahan. Sebab, eksekutif mempunyai tanggungjawab perencanaan pelaksanaan hingga laporan.

"Kami berterimakasih kepada DPRD dan kita punya iktikad baik menyelesaikan APBD 2023 ini," katanya.(jk)