FITRA: Serapan APBD Bojonegoro Rendah Hambat Pembangunan Daerah

user
Nugroho 03 September 2022, 21:09 WIB
untitled

Suarabanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - Forum Indonesia untuk Transfaransi Anggaran (FITRA) Jawa Timur menyayangkan serapan APBD Bojonegoro tahun 2022 yang masih rendah yakni 36.45 persen. Selain berpotensi menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa), serapan anggaran rendah bisa menghambat pembangunan.

Untuk diketahui, Silpa APBD kabupaten penghasil migas-sebutan lain Bojonegoro - dalam tiga tahun terakhir sangat fantastis. Silpa tahun 2021 mencapai Rp2,8 triliun, atau meningkat dibanding 2020 sebesar Rp2 triliun. Sementara pada 2019 menembus Rp2,3 triliun.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transfaransi Anggaran (FITRA) Jatim Dakelan, mengatakan serapan anggaran yang minim tentu akan menghambat pembangunan di daerah terutama di Bojonegoro.

"Kalau serapan APBD 2022 Bojonegoro masih rendah sekitar 36,45 persen hingga September ini, tentu kami sangat menyayangkan. Karena akan berat untuk pelaksanaan pembangunan di Bojonegoro," katanya, Sabtu (3/9/2022).

Dia mengatakan, perlu ada percepatan realisasi anggaran dengan memperbaiki pengadaan barang dan jasa agar anggaran yang tak terserap tidak menjadi silpa. Juga, Pemkab Bojonegoro segera melakukan evaluasi terkait serapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

"Jadi, harusnya awal tahun misalnya di Januari penyerapan anggaran harus dilakukan agar tak menghambat pembangunan," kata Dakelan.

Serapan anggaran yang rendah tentu dampaknya ke masyarakat. Dia mengatakan, selain pembangunan yang terhambat ekonomi masyarakat juga akan terpengaruh.

"Jadi, OPD harus mempercepat realisasi penyerapan anggaran. Sebab, jika tak terserap pasti akan menjadi silpa," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, pagu belanja dianggarkan Rp 5,9 triliun. Namun, yang telah terealisasi sejumlah Rp 2,1 triliun setara dengan 36,45 persen.

"Itu hingga 1 September kemarin dan masih di APBD induk belum di P-APBD. Sementara untuk posisi kas daerah sebesar Rp 3,7 triliun," kata Luluk.(jk)

Credits

Bagikan