DPRD dan Pemkab Bojonegoro Bahas Anggaran Belanja Wajib Perlindungan Sosial

user
Nugroho 13 September 2022, 11:00 WIB
untitled

Suarabanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan kembali membahas alokasi anggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak). Pembahasan ini menyusul keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang kewajiban daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari dana transfer umum (DTU) untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022.

"Hari ini baru akan kita bahas lagi dengan TAPD," ujar anggota Banggar DPRD Bojonegoro, Lasuri dikonfirmasi suarabanyuurip.com, Selasa (13/9/2022).

Dijelaskan, alokasi anggaran belanja wajib perlindungan sosial yang akan dibahas hari ini karena saat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) P-APBD 2022 lalu, harga BBM belum mengalami kenaikkan.

"Karena waktu pengajuan KUA-PPAS dulu harga BBM belum naik," pungkas Politisi PAN itu.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi, sebelumnya telah meminta pemerintah daerah untuk tidak ragu untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan sosial masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Pemerintah telah mengeluarkan payung hukum terkait penggunaan anggaran untuk keperluan tersebut.

“Tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga SE [Surat Edaran] dari Menteri Dalam Negeri. Payung hukumnya sudah jelas, asal penggunaannya betul-betul digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan karena penyesuaian harga BBM yang minggu yang lalu baru kita sampaikan,” kata Jokowi saat memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pengendalian inflasi secara hybrid di Istana Negara, Senin (12/09/2022).

Jokowi menyampaikan, hingga saat ini realisasi APBD masih berada di kisaran 47 persen, padahal kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Untuk itu, pemerintah pusat mendorong pemda untuk menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dampak kenaikan harga BBM.

“Bentuknya, bisa bansos atau bantuan sosial, terutama kepada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya, kan harian menggunakan solar ini bisa dibantu dengan menyubsidi mereka. Ojek misalnya, ini juga menggunakan BBM, bisa dibantu dari subsidi ini. Juga UMKM, bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM. Transportasi umum, juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa itu yang dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi itu bisa dibantu lewat subsidi ini,” ujar mantan Walikota Solo itu.

 

Menurut Jokowi, alokasi dua persen dari dana transfer umum ini berjumlah sekitar iRp2,17 triliun. Selain itu terdapat alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp16,4 triliun dan baru digunakan Rp6,5 triliun.

“Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” tuturnya.

Jokowi meminta pemda untuk memanfaatkan komponen belanja tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing seperti kenaikan bahan pangan.

“Misalnya harga bawang merah. Bawang merah berasal yang banyak dari Brebes, misalnya ini Provinsinya Lampung. Brebes ke Lampung berapa transportasinya? Biaya transportasinya Rp3 juta itu yang ditutup oleh pemda sehingga harga yang terjadi adalah harga petani di Brebes kemudian sama dengan harga yang ada di pasar. Kalau itu semua daerah melakukan, ini kita akan bisa menahan inflasi agar tidak naik,” katanya mencontohkan.

Mantan Gubernur DKI itu kembali mengingatkan para kepala daerah untuk waspada terhadap inflasi, utamanya yang berkaitan dengan harga pangan. Ia menyampaikan, pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah. Apabila harga pangan naik, maka kemiskinan di daerah juga akan ikut naik.

“Utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah Bapak, Ibu sekalian itu meskipun hanya Rp200 atau Rp500 naiknya, segera diintervensi karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi, di kabupaten, dan di kota Bapak, Ibu pimpin. Itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya,” pungkas Jokowi dikutip dari laman setkab.(suko)

Credits

Bagikan