6 BUMN Usulkan Penyertaan Modal Negara, Totalnya Capai Rp44 Triliun

user
Nugroho 15 September 2022, 06:00 WIB
untitled

Suarabanyuurip.com - d suko nugroho

Jalarta - Sebanyak enam badan usaha milik negara (BUMN) mengajukan penyertaan modal negara (PNM) tunai maupun non tunai. Totalnya mencapai sekitar Rp44 triliun lebih.

Keenam BUMN yang mengusulkan PNM tunai maupun non tunai adalah PT PLN (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT LEN (Persero)/Defend ID, PT RNI (Persero)/ID Food, Perum LPPNI/Airnav Indonesia, dan Waskita Karya Tbk.

Untuk PT PLN mengusulkan PNM sebesar sebesar Rp10 triliun untuk mendanai pengembangan infrastruktur kelistrikan di seluruh penjuru nusantara. Rinciannya, pekerjaan pembangkit di daerah 3T sebesar Rp1,7 triliun, pekerjaan transmisi dan gardu induk untuk daerah 3T sebesar Rp3,8 triliun dan pekerjaan distribusi dan listrik desa untuk daerah 3T sebesar Rp4,5 triliun,

Kemudian, PT Hutama Karya mengusulkan PNM tunai sebesar Rp28,884 triliun untuk memperkuat struktur permodalan pembangunan jalan tol Trans Sumatera.

Selain itu, untuk menunjang program investasi kelompok usaha Holding Defend ID, PT Len Industri/DEFEND ID mengusulkan penambahan PNM tunai sebesar Rp1,754 triliun. Rinciannya, PNM non tunai 2023 sebesar Rp456 miliar untuk mengkonversi hutang SLA/RDI kelompok usaha Holding Defend ID dengan rincian, PT Len Industri sebesar Rp32 miliar, PT PAL Indonesia sebesar Rp157 miliar dan PT Pindad sebesar Rp267 miliar.

Selanjutnya, PT Rajawali Nusantara sebagai BUMN pangan juga mengusulkan PNM non tunai sebesar Rp2,564 triliun yang terdiri dari utang RDI dan eks BPPN. Terakhir, Perun LPPNI/Airnav Indonesia mengusulkan PNM tunai sebesar Rp659 miliar.

Usulan tersebut disampaikan pada rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022) lalu.

"Bahan-bahan (rapat) ini akan kami bawa dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN, yang mana dalam rapat kerja itu kami akan meminta pandangan masing-masing fraksi untuk memberikan persetujuan dengan argumentasinya," ujar Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima dikutip dari parlementaria.

Politisi PDI-P itu mengingatkan kepada BUMN-BUMN yang nantinya menerima suntikan dana PNM untuk dapat memberikan laporan secara berkala kepada Komisi VI.

"Sehingga kami dapat mengetahui dampak secara kooperatif maupun secara kinerja dari apa yang telah diberikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI," pungkasnya.

Ingatkan Waskita Tak Bergantung PMN

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta BUMN Konstruksi PT Waskita Karya (Persero) untuk tidak selalu bergantung dengan Penyertaan Modal Negara (PMN). Menurutnya, alasan utama pengajuan PMN Waskita adalah ingin menuntaskan proyek jalan tol di Palembang-Betung serta Ciawi-Sukabumi. Padahal, problem mendasar dari Waskita ini adalah krisis neraca keuangan di tubuh Waskita.

 

“Kalau setiap krisis keuangan solusinya adalah PMN, ini akan sangat membebani APBN. Apalagi saat ini katanya APBN lagi jebol. Kok Waskita dapat PMN," katanya dalam rapat dengan jajaran direksi Waskita Karya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/9/2022) lalu.

Karena itu, Kamrussamad meminta jajaran direksi BUMN harus kreatif dalam mencari solusi pendanaan segala macam proyeknya. Menurutnya, masing-masing BUMN Karya harus mampu kembali menyehatkan neracanya sendiri.

“Mindset direksi jangan manja. Jangan sampai sedikit-sedikit PMN menjadi solusi dari setiap krisis keuangan di Waskita. BUMN harus kreatif," tegas politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FP-Gerindra).

Kamrussamad menyarankan agar perusahaan itu untuk membenahi tata kelola perusahaan yang baik, mengoptimalkan strategic partnership, atau melakukan transformasi bisnis yang bertumpu pada kompetensi inti Waskita sebagai kontraktor.

Dia menjelaskan, suntikan PMN kepada BUMN secara umum memang bisa membantu menyelesaikan proyek infrastruktur. Tapi, pemberian PMN tiap tahun menjadi kurang tepat. Pasalnya, di tahun 2021, Waskita sudah diberikan PMN sebesar Rp7,9 triliun,

Kamrussamad menambahkan, dana PMN tersebut digunakan lebih banyak untuk kebutuhan operasional sebesar 64 persen, sementara modal kerja hanya 15 persen.

“Kita tidak mau nanti, ketika PMN yang diajukan diberikan yakni Rp3 triliun, digunakan kembali untuk operasional perusahaan kembali. Ini harus ada komitmen tegas dari Direksi Waskita," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur utama PT Waskita Karya Tbk Destiawan Soewardjono menargetkan dana masyarakat yang terkumpul dari rights issue dapat mencapai Rp900 miliar. Ia menjelaskan PMN senilai Rp3 triliun akan dialokasikan untuk penyelesaian ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung senilai Rp2 triliun dan penyelesaian ruas Tol Ciawi-Sukabumi senilai Rp996 miliar.

“Dengan PMN senilai Rp3 triliun, bila komposisi saham ingin tetap, rights issue yang diharapkan sebesar Rp9 miliar. Apabila ini tercapai, struktur kepemilikan saham Waskita Karya ialah 75,35 persen milik pemerintah dan 24,65 persen dari publik,” kata Destiawan.(suko)

Credits

Bagikan