Suarabanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Sebanyak 22 Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik warga Bojonegoro ditengarai dicatut oleh Partai Politik (Parpol). Hal itu disebutkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, setelah menerima aduan masyarakat sejak 16 Agustus hingga September 2022.

"Ada 22 orang melapor ke kami, nama mereka tiba-tiba menjadi berbagai anggota Parpol padahal tidak pernah mendaftar," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Moch. Zaenuri kepada SuaraBanyuurip.com, Kamis (15/09/2022).

Dari 22 orang pelapor, rinciannya enam orang ASN (Aparatur Sipil Negara), Tenaga Harian Lepas (THL) lima orang, tujuh orang guru, satu orang petani, dan tiga orang wiraswasta.

Menurut mantan aktivis ini, para pengadu mengaku mengetahui nama mereka dicatut Parpol saat mengecek melalui SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik), dimana terdata sebagai anggota partai politik tertentu.

Laporan masyarakat tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti dengan meneruskan ke KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Bojonegoro untuk dilakukan verifikasi. Hal ini disebabkan layanan Sipol merupakan milik KPU.

"Jika ternyata terbukti keberatan pemilik NIK itu, maka partai yang memasukkan itu nanti bisa kena TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dari KPU di akun Sipol. Tetapi yang menghapus data NIK partai itu sendiri," ujarnya.

Zaenuri mengungkapkan, posko aduan dibuka oleh Bawaslu menindaklanjuti Instruksi Nomor 3 Tahun 2022 Bawaslu RI tentang mendirikan posko aduan terkait keberatan masyarakat terhadap penggunaan data diri sebagai pengurus dan atau anggota partai politik dalam Sipol.

"Konskuensi yang akan diterima oleh partai yang nakal tentunya tidak bisa ditetapkan menjadi peserta pemilu. Tetapi itu ranahnya pusat. Tugas kami di sini, melayani aduan masyarakat," tandasnya.

Terpisah, KPUD Bojonegoro pun mengaku menerima sejumlah aduan masyarakat namanya dicatut Parpol. Aduan itu tercatat ada yang berlatar profesi PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun kalangan swasta.

"Monggo (silahkan), masyarakat bisa langsung melaporkan ke KPU, melalui https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan, nanti akan kami tindaklanjuti dengan mengundang pengadu ke kantor," ucap Ketua KPUD Bojonegoro, Fatkhur Rahman.(fin)