7 Fraksi DPRD Bojonegoro Sepakat Tolak Kenaikan Harga BBM

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Prianto.
Suarabanyuurip.com - Joko Kuncoro
Bojonegoro - Sebanyak tujuh fraksi DPRD Bojonegoro, Jawa Timur sepakat menolak kenaikan harga bahan minyak (BBM). Hal itu menanggapi, tuntutan PMII Bojonegoro untuk bersama-sama menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
"Tujuh fraksi di DPRD Bojonegoro sepakat menolak kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah pusat sekarang ini," kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Prianto.
Fraksi tersebut diantaranya Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, dan Fraksi PAN-Ris. Mereka sepakat menolak kenaikan BBM. Namun, dari total delapan fraksi hanya satu fraksi yang tak menentukan sikap yakni Fraksi PDI Perjuangan.
Dia mengatakan, ini merupakan keputusan lembaga maka dengan kesepakatan melalui semua Wakil Ketua DPRD Bojonegoro menolak kenaikan BBM.
"Hari ini, kami dari lembaga DPRD dengan tegas menolak kenaikan BBM," katanya.
Penolakan itu, lanjut dia, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani oleh semua pimpinan DPRD. Namun, masing-masing fraksi memiliki alasan dan narasi yang berbeda.
Secara umum penolakan ini karena kenaikan BBM dinilai kurang tepat dimana kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat lemah pasca Pandemi Covid-19.
Sukur mengatakan, otoritas atau kebijakan naik-turunnya BBM merupakan wewenang pemerintah pusat. Srhingga tujuh fraksi mendesak pemerintah tidak menaikkan BBMm
Sebab, dampak kenaikan BBM sudah sangat dirasakan masyarakat di Indonesia termasuk Bojonegoro. Apalagi, jika pekerjaan yang dilakukan mengandalkan mobilitas.
"Biasanya, uang Rp30.000 ini sudah full tank, tapi sekarang hanya setengahnya saja," imbuhnya.
Sukur menegaskan, jika pernyataan ini sekaligus menjawab permintaan PMII Bojonegoro yang beberapa waktu lalu melakukan demo menolak kenaikan BBM.
Sebelumnya, Ketua Umum PC PMII Bojonegoro Herri Siswanto mengatakan kebijakan kenaikan harga BBM ini tentu sangat merugikan masyarakat Indonesia, karena semua kebutuhan yang mengandalkan BBM subsidi otomatis ikut naik. (jk).
BERITA TERKAIT
Aturan Penerapan Teknologi Migas Ramah Lingkungan Tunggu Persetujuan Presiden
Selama Januari 2023, Ada 252 Istri di Bojonegoro Ajukan Cerai Gugat
Membacakan Dongeng Berdampak Positif pada Perkembangan Anak
Produksi Migas Pertamina Hulu Rokan Regional Sumatera Lampaui Target
Bocah Asal Soko Tuban Dilaporkan Tenggelam di Sungai Pacal
Penipu Gunakan AMSI untuk Lakukan Pemerasan
Digitalic : SEO yang Baik Harus Berdampak Bagi Bisnis
Pertamina EP Cepu Field 11 Bangun Jalan Cor Menuju CPP Gundih
Regional Indonesia Timur Capai Produksi Minyak 2022 di Atas Target
Produksi Blok Rokan Ditarget Capai 300 Ribu Bph dalam 5 Tahun
Kisah Segitiga Pemkab, Alimdo, dan Pedagang Pasar Kota Bojonegoro
Pemkab Bojonegoro Siapkan Rp 34,6 Miliar untuk Beasiswa Pendidikan
Pertemuan Warga Ring 1 Migas Sukowati dan PT Elnusa Tak Capai Kesepakatan
Ogah Disanksi, Pemdes Campurejo Tolak Bagikan SPPT PBB P2
Jaga Daya Saing Industri, Pemerintah Pertahankan Subsidi Energi
Cerita Adib Nurdiyanto Perades Mojodeso Raih Penghargaan Upakarti Nasional
PPSDM Migas Adakan Pelatihan Regulasi Hilir Migas untuk ASN KESDM
Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Instrumentasi Tingkat I untuk Daerah 3T
Dorong OPL Banyu Urip, Upaya Pemerintah Tingkatkan Produksi Migas Nasional
Realisasi Lifting Migas 2022 di Bawah Target
Dulu Rp 100 Ribu, Kini Harga BBM Pertalite di Papua Rp 10 Ribu Per Liter