Suarabanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - Sebanyak tujuh fraksi DPRD Bojonegoro, Jawa Timur sepakat menolak kenaikan harga bahan minyak (BBM). Hal itu menanggapi, tuntutan PMII Bojonegoro untuk bersama-sama menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

"Tujuh fraksi di DPRD Bojonegoro sepakat menolak kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah pusat sekarang ini," kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Prianto.

Fraksi tersebut diantaranya Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, dan Fraksi PAN-Ris. Mereka sepakat menolak kenaikan BBM. Namun, dari total delapan fraksi hanya satu fraksi yang tak menentukan sikap yakni Fraksi PDI Perjuangan.

Dia mengatakan, ini merupakan keputusan lembaga maka dengan kesepakatan melalui semua Wakil Ketua DPRD Bojonegoro menolak kenaikan BBM.

"Hari ini, kami dari lembaga DPRD dengan tegas menolak kenaikan BBM," katanya.

Penolakan itu, lanjut dia, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani oleh semua pimpinan DPRD. Namun, masing-masing fraksi memiliki alasan dan narasi yang berbeda.

Secara umum penolakan ini karena kenaikan BBM dinilai kurang tepat dimana kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat lemah pasca Pandemi Covid-19.

Sukur mengatakan, otoritas atau kebijakan naik-turunnya BBM merupakan wewenang pemerintah pusat. Srhingga tujuh fraksi mendesak pemerintah tidak menaikkan BBMm

Sebab, dampak kenaikan BBM sudah sangat dirasakan masyarakat di Indonesia termasuk Bojonegoro. Apalagi, jika pekerjaan yang dilakukan mengandalkan mobilitas.

"Biasanya, uang Rp30.000 ini sudah full tank, tapi sekarang hanya setengahnya saja," imbuhnya.

Sukur menegaskan, jika pernyataan ini sekaligus menjawab permintaan PMII Bojonegoro yang beberapa waktu lalu melakukan demo menolak kenaikan BBM.

Sebelumnya, Ketua Umum PC PMII Bojonegoro Herri Siswanto mengatakan kebijakan kenaikan harga BBM ini tentu sangat merugikan masyarakat Indonesia, karena semua kebutuhan yang mengandalkan BBM subsidi otomatis ikut naik. (jk).