Rp 17,5 M untuk Bangun Kantor Bupati Bojonegoro, 102 Sekolah Rusak Belum Direhab

user
Nugroho 29 September 2022, 19:31 WIB
untitled

Suarabanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - Kantor Bupati Bojonegoro, Jawa Timur sudah dibangun sejak 29 Juli 2022 lalu. Total anggarannya sebesar Rp 17,5 miliar. Namun, di sisi lain ada sebanyak 102 sekolah di Bojonegoro kondisinya rusak dan mendesak untuk direhab.

Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengatakan, sebenarnya pembangunan rumah dinas bupati dan rehab gedung sekolah sudah dipasang di APBD 2021. Namun, untuk rehab sekolah belum dilaksanakan karena ada surat dari KPK bahwa pelaksanaan pembangunan insfrastruktur dilaksanakan OPD teknis.

"Sementara DPKPCK belum bisa melaksanakan karena keterbatasan SDM. Sehingga Disdik meminta rekomendasi dari KPK dulu dengan situasi seperti itu agar bisa dilaksanakan," katanya.

Supriyanto mengatakan, Bojonegoro bisa membuat program dan kegiatan apapun karena dari sisi anggaran sangat mampu. Namun, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan juga harus terpenuhi dan dicarikan jalan keluar.

"Kami selalu mengingatkan kepada eksekutif bahwa semua harus seimbang dan sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

Sementara itu, Kasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro Zainal Arifin mengatakan, ada 102 gedung sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) rusak. Sebanyak 102 gedung sekolah di Bojonegoro tersebut hingga kini belum diperbaiki.

"Gedung sekolah masih belum diperbaiki. Karena perbaikan harus dilakukan oleh dinas pelaksana teknis sesuai dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni, DPKPCK," katanya, Kamis (29/9/2022).

Berdasarkan data diusulkan, kata dia, ada sebanyak 102 meliputi SD dan SMP yang mengalami kerusakan dan memerlukan rehab maupun bantuan untuk pengerjaan ruang kelas baru (RKB). Rinciannya, gedung satuan pendidikan SD sejumlah 92 lokasi dan SMP 10 lokasi dengan anggaran sekitar Rp 31 miliar yang bersumber dari APBD Bojonegoro.

“Dalam P-APBD 2022 kami juga mengusulkan lagi sebanyak 68 lokasi dengan total anggaran senilai Rp 13 miliar,” katanya.

Dia mengatakan, Agustus 2021 lalu sudah bersurat ke DPKPCK untuk meminta bantuan mengerjakan pekerjaan rehab sekolah. Jawaban surat itu, DPKPCK memiliki SDM terbatas sehingga tidak bisa membantu pengerjaan fisik di Disdik.

Sehingga, 102 sekolah perbaikannya harusnya sudah dilakukan belum tersentuh. Sikap keberatan dari DPKPCK itu, lanjut Zaenal, sudah disampaikan ke KPK agar diberi rekomendasi kebijakan untuk perbaikan gedung.

“Masih menunggu rekomendasi dari KPK. Seharusnya pimpinan juga membuat kebijakan agar pengerjaan gedung bisa segera dilakukan,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Bojonegoro Adie Witjaksono mengatakan, progres pembanguan kantor bupati sudah mencapai 22 persen. Kantor Bupati Bojonegoro didesain mirip Gedung Grahadi Surabaya dan dianggarkan di APBD senilai Rp 17,5 miliar.

"Pembangunan kantor bupati sekarang masih dalam proses. Pengerjaannya sudah mulai 29 Juli 2022 lalu," katanya.

Sementara, untuk perbaikan sekolah di Bojonegoro yang mengalami kerusakan Adie Witjaksono mengatakan, anggaran perbaikan sekolah masih di Disdik Bojonegoro.

"Sampai saat ini anggarannya masih di Disdik Bojonegoro," kata Adie. (jk)

Kredit

Bagikan