Ribuan PNS Pemkab Tuban Tak Bisa Naik Pangkat

user
Nugroho 04 Oktober 2022, 10:07 WIB
untitled

Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo

Tuban – Nasib tragis menimpa ribuan orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Tuban, Jatim lantaran proses kenaikan pangkat dan golongan mereka dihentikan pemerintah. Hal itu terjadi akibat kebijakan kepegawaian dari Bupati Tuban yang ditengarai melanggar peraturan perundang-undangan.

Data dari BPS Tuban per tahun 2022 menyebut, jumlah PNS di Tuban sebanyak 7.460 orang. Dari jumlah itu sebanyak 4.666 orang berpendidikan sarjana S1, 309 orang sarjana S2 hingga S3, 988 orang pemegang ijasah diploma, dan sisanya sebanyak 1.497 orang berpendidikan SD hingga SMA sederajat.

Terpuruknya Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, bermula dari pelantikan 530 pejabat di awal pemerintahan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky bulan Januari 2022 lalu. Prosesi pengangkatan dalam Jabatan Administrator, Camat, serta Pejabat Pengawas di Pendapa Kridho Manunggal Tuban malam hari itu, dinilai Komisi ASN (KASN) melanggar undang-undang.

Pasca pelantikan sejumlah ASN mengadu ke DPRD Tuban, selanjutnya oleh Wakil Rakyat kasus tersebut dilaporkan ke KASN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tim investigasi yang diterjunkan dua institusi negara itu ke Bumi Ranggalawe menemukan fakta, jika pelantikan mengakibatkan demosi, penurunan eselon, dan non job tanpa sebelumnya diproses sesuai peraturan.

Temuan itu ditindaklanjuti dengan keluarnya rekomendasi dari KASN nomor: B-1717/JP.01/05/2022 kepada Bupati Tuban. Karena rekomendasi tak dilaksanakan, KASN mengirim surat penegasan rekomendasi nomor: B-2631/JP.01/07/2022 perihal penegasan kedua Rekomendasi B-1717/JP.01/05/2022. Substansi dari rekomendasi, diantaranya, agar Bupati Tuban meninjau kembali SK Bupati tertanggal 8-31 Januari 2022 tentang pengangkatan dalam jabatan Administrator, Camat, serta Pejabat Pengawas yang ditemukan KASN terjadi demosi.

Nasib para pelayan publik itu kian terpuruk, setelah dua kali undangan akselerasi dari KASN, Jumat (09/09/2022) dan Senin-Selasa (26-27/09/2022), tak dihadiri tim manajemen kepegawaian Pemkab Tuban. Pertemuan di Jakarta untuk menyelesaiakan masalah kepegawaian tersebut hanya dihadiri Komisi I DPRD Tuban.

“Sama dengan sikap aparat dari KASN yang mengundang kami akselerasi, kami yang hadir untuk menyelesaikan masalah sangat kecewa dengan ketidakhadiran pejabat dari Pemkab Tuban,” kata Ketua Komisi I DPRD Tuban, Fahmi Fikroni , yang kala itu hadir didampingi salah satu anggotanya, Syafiudin, Selasa (04/10/2022).

Ketidakhadiran tim Pemkab Tuban, sesuai informasi dari KASN yang disampaikan kepada Komisi I tanpa alasan jelas. Mereka hanya mengirim pesan pendek lewat WhatsApp kepada komisioner KASN, “Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Komisioner KASN, kami tidak dapat hadir. Terima kasih.”

Bagi KASN, ungkap politisi muda dari PKB Tuban itu, ketidakhadiran tim dari Pemkab sama halnya melecehkan organ resmi pemerintah. Keberadaan dan kinerja komisi juga sesuai UU 5 tahun 2014 tentang ASN.
Setelah dua kali upaya akselerasi gagal akibat ketidakhadiran jajaran manajemen ASN Pemkab Tuban, KASN melakukan kordinasi dengan BKN hingga Kementrian Dalam Negeri. Sesuai amanat UU pula, lembaga pemerintah tersebut mengambil kebijakan menghentikan seluruh proses kenaikan pangkat dan golongan PNS dari Pemkab Tuban.

Kebijakan tersebut akan tetap berlaku sepanjang Bupati Tuban tak melaksanakan rekomendasi nomor: B-1717/JP.01/05/2022 dari KASN tertanggal 12 Mei 2022. Sesuai informasi dari kalangan PNS di Pemkab Tuban, sejak bulan Januari 2022 hingga awal Oktober, proses kenaikan pangkat dan golongan PNS di lingkungan Pemkab Tuban distop oleh BKN.

“Yang jadi pikiran kami, justru PNS yang tak bersalah ikut menjadi korban kebijakan dari Bupati yang dinilai KASN tak sesuai peraturan perundang-undangan. Walaupun terasa pahit dan menyakitkan, namun itulah nasib PNS di Tuban yang haknya untuk naik pangkat terhenti,” papar Roni, sapaan akrabnya.

Sedangkan pangkat dan golongan bagi PNS berhubungan erat dengan pendapatan atau gaji. Termasuk pula berpengaruh terhadap karir jika mereka dinilai memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan.

“Semoga situasi ini tak berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab PNS,” papar politisi dari wilayah Jenu tersebut.

Di lain sisi KASN telah mengambil sikap, tidak akan memproses pengisian pejabat Eselon 2 yang diajukan Pemkab Tuban, selagi rekomendasinya tak dilaksanakan Bupati Tuban. Komisi I yang pada bulan Agustus 2022 lalu melakukan kunjungan kerja ke BKN Regional Jatim, mereka mendapatkan kepastian jika BKN tak akan memproses kenaikan pangkat PNS dari Tuban sampai rekomendasi KASN dilaksanakan.

Diantara rekomendasi dari KASN tersebut menyebut, agar menempatkan kembali pejabat Eselon III-A sebanyak 15 orang, III-B sebanyak 20 orang, dan Eselon IV-A sebanyak 8 (delapan) orang ke jabatan semula atau jabatan setara. Termasuk pula agar menempatkan kembali 9 (sembilan) orang pejabat—diantaranya eselon II--sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan.

Jika mereka dinilai telah melakukan pelanggaran disiplin hingga dikenai sanksi demosi hingga non job, harusnya diproses sesuai dengan PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Prosedurnya dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan pengenaan hukuman disiplin sesuai dengan bukti dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggarannya.

Sesuai pengakuan para PNS yang terdampak mutasi mereka tak melalui proses itu. Pengawasan dari KASN saat turun ke Tuban juga menemukan hal tersebut.

Konfirmasi kepada Sekda Tuban yang juga Ketua Bapperjakat Pemkab Tuban, Dr Budi Wiyana, maupun Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tuban, Arif Handoyo, pada dua hari setelah undangan akselerasi dari KASN tak mendapat tanggapan. Seberkas file wawancara yang dilayangkan kepada dua pejabat itu pada hari Kamis (29/09/2022) pukul 13.47 hingga hari Selasa (04/10/2022) pukul 09.00, tak ada respon meskipun tampak file tersebut telah mereka terima dan terbaca. (tbu)

Kredit

Bagikan