Natasha Soroti Kebijakan Eksekutif Dinilai Tak Populis

user
Sasongko 25 Oktober 2022, 00:00 WIB
untitled

Suarabanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Natasha Devianti menyoroti sejumlah kebijakan eksekutif yang dinilai tidak populis.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan reses Natasha yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kecamatan Bojonegoro Kota, Kapas, Trucuk, dan Dander.

Reses masa sidang ke III Fraksi PDI Perjuangan itu dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Budi Irawanto, para kader dan pengurus Partai PDI Perjuangan, serta para konstituen dari Dapil I.

"Sebagai anggota DPRD saya duduk di Komisi C, dimana komisi ini membidangi hal-hal yang langsung berkenaan dengan persoalan mendasar dialami masyarakat. Misal kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan," kata Natasha mengawali reses.

Perempuan off roader ini menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemberian hibah kepada Kabupaten Blora, senilai Rp34,3 Miliar dan hibah ke Kabupaten Sumedang Rp1,2 Miliar.

"Secara pribadi saya tidak setuju. Buat apa hibah ke kabupaten lain, sedangkan di Bojonegoro masih banyak yang perlu diperbaiki dan diperhatikan," ujar anggota Badan Musyawarah DPRD Bojonegoro.

Sasha, panggilan akrab Natasha Devianti, beralasan karena sampai detik ini masih banyak bangunan sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Bahkan banyak yang sudah ambruk.

Bagi Sasha, uang Rp34 Miliar tentu akan sangat bermanfaat untuk perbaikan sekolah. Walaupun jika dibandingkan dengan dana APBD Bojonegoro yang berkisar Rp7 Triliun, hibah tersebut tak seberapa, tetapi itu adalah uang rakyat Bojonegoro.

Kebijakan lain yang dia tidak setuju, adalah pembangunan jalan nasional yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat menggunakan APBN tetapi dibangun oleh Bojonegoro dengan dana APBD.

"Padahal masih banyak jalan di pedesaan yang hancur bahkan tidak bisa dilewati. Tapi malah pajak hasil keringat dari rakyat kita diberikan ke kabupaten lain," tandasnya.

Kendati menyatakan penolakan, namun karena keputusan lembaga bersifat kolektif kolegial, maka yang terealisasi adalah keputusan yang disetujui oleh lembaga secara bersama-sama.

"Dalam menjalankan fungsi kontrol, saya memang sering melontarkan kritik kepada eksekutif bukan karena suka atau tidak suka. Saya vokal jika memang ada kebijakan dari eksekutif yang saya nilai tidak pro rakyat dan tidak sesuai aturan," tegasnya.

Memasuki materi inti, Sasha melanjutkan pembahasan tema reses bertajuk "Milenial dan Sosial". Yang mana mengupas kecanggihan piranti canggih hasil teknologi semakin maju yang berdampak pada perilaku sosial generasi milenial.

Bahasan perilaku sosial yang diangkat oleh Sasha adalah adanya bermacam potensi yang dapat menimbulkan kerugian pada pengguna media sosial (medsos). Misalnya penipuan, penculikan dan sebagainya yang diawali dari perkenalan di medsos.

"Mari bijak dan berhati-hati dalam bermedsos," ucapnya.

Sementara itu, Wabup Budi Irawanto menyampaikan, meskipun Sasha memberikan kritik kepada pihaknya sebagai pemerintah, bagi pria asli Bojonegoro ini bukanlah masalah. Justru hal itu diharapkan demi keseimbangan.

"Saya sampaikan ke Sasha, kritik saja saya meskipun Wabup ini bapakmu. Dan saya tidak pernah menyetir alur politik Sasha. Karena latar belakang pendidikan Sasha memang di politik. Dia tahu apa yang dia lakukan," tandasnya.(fin)

Kredit

Bagikan