Pemprov Jatim Terima Penghargaan dari Mendes PDTT

user
Sasongko 29 Oktober 2022, 14:00 WIB
untitled

Suarabanyuurip.com - Sami'an Sasongko

Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menerima penghargaan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, atas keberhasilan dalam percepatan pembangunan desa.

Penghargaan pertama diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa atas keberhasilan Jawa Timur mempunyai desa mandiri terbanyak se-Indonesia. Sedangkan penghargaan kedua merupakan Abdi Desa Pertama dan yang ketiga adalah Komitmen Mendorong Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) Mendirikan PT LKM yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Saya sangat bersyukur, dan terima kasih Bu Gubernur Jatim telah luar biasa memberikan dukungan bagi percepatan pembangunan desa. Sehingga beliau layak untuk mendapatkan tiga lencana penghargaan,” kata Menteri Abdul Halim Iskandar, dikutip dari laman resmi Kemendes PDTT.

Gus Halim, sapaan akrab Menteri Abdul Halim Iskandar, juga memberikan 28 kabupaten penghargaan Bakti Desa Pertama. Penghargaan ini diberikan kepada kabupaten yang tidak memiliki desa sangat tertinggal dan desa tertinggal.

Selanjutnya satu kabupaten mendapatkan penghargaan Bakti Desa Madya, yaitu kabupaten yang hanya memiliki status desa mandiri dan maju. Memberikan penghargaan kepada delapan kabupaten yang sudah berhasil mencapai 100 persen Transformasi Pengelola DBM Eks PNPM-MPd Menjadi BUM Desa Bersama LKD.

Kemudian penghargaan kepada satu kabupaten yang berhasil menyelenggarakan RPL desa serta penghargaan kepada satu kabupaten yang memiliki desa mandiri terbanyak di Pemprov Jatim.

Dijelaskan bahwa, langkah selanjutnya yang harus dipikirkan adalah tolak ukur karakteristik desa setelah berhasil mendapatkan status mandiri. Di sinilah kuncinya SDGs Desa, sehingga langsung fokus terkait beberapa hal yang berprinsip.

“Seperti desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, keterlibatan perempuan desa, pendidikan desa berkualitas, desa peduli lingkungan laut untuk desa-desa di daerah pesisir, desa peduli lingkungan darat untuk desa-desa yang di daerah darat,” ujarnya.

Semuanya itu menjadi karakteristik lain dari desa selain indeks desa membangun yang kemudian mengentaskan desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Menurutnya, tidak hanya desa yang berstatus mandiri saja yang bisa menuju ke SDGs Desa, tapi desa dengan IDM di bawah mandiri pun bisa menuju ke arah SDGs Desa.

“Yang berkembang pun mungkin, karena fokus kepala desanya menuntaskan masalah kemiskinan di desa, maka SDGs Desa pertama, desa tanpa kemiskinan bisa diraih,” tandasnya.

“Ini yang kemudian kita harapkan, sehingga apa yang menjadi pertanyaan kepala-kepala desa, apakah ketika sudah mendapat status desa mandiri kemudian dana desanya berkurang, justru sebaliknya,” lanjut Gus Halim.

Ketika desa sudah mandiri, lanjut Gus Halim, maka dana desa harus semakin ditingkatkan, karena fokusnya jelas, terkait dua hal. Dan dua ini bukan hal yang mudah, yakni pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia.

Menurutnya, dua hal inilah yang terus menjadi fokus utamanya, agar 71 persen warga Indonesia yang ada di desa tertangani dengan baik, 91 persen kewilayahan di desa terkelola dengan baik.

“Sehingga urusan kewargaan dan kewilayahan yang 71 persen dan 91 persen dapat memberi kontribusi signifikan bagi percepatan pembangunan Indonesia sebagaimana yang dikumandangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Indonesia dari pinggiran,” pungkasnya.(sam)

Kredit

Bagikan