Suarabanyuurip.com - d suko nugroho

Jakarta - Komisi VII DPR RI menyoroti pemberian komitmen pendaan kepada Pemerintah Indonesia dari negara-negara maju yang tergabung dalam G-7 sebesar 20 miliar dollar AS atau Rp311 triliun (asumsi kurs Rp15.564 per dollar AS) untuk program transisi energi. Komisi dewan yang membidangi masalah energi itu mengingatkan agar bantuan tersebut tidak menjadi utang baru bagi Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari mengatakan, dalam kesepakatan yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 mengenai transisi energi, Indonesia mendapatkan tawaran bantuan untuk menutup PLTU. Seharusnya Indonesia jangan berbangga mendapatkan prioritas dana hibah, karena hal itu merupakan sama saja dengan utang.

“Indonesia menjadi prioritas dalam mendapatkan pendanaan, tapi itu merupakan bahasa indah, kenyataannya mendapatkan pendanaan itu kita dapat utang, jadi jangan berbangga dengan utang,” kata Diah saat rapat kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Diah juga memperingatkan agar pemerintah berhati-hati dan jangan terjebak dengan perjanjian yang bernilai utang. Namin lebih memikirkan jangka panjang dan kemanfaatan untuk kepentingan bangsa.

“Utangnya sudah jelas, programnya tidak bisa kita realisasikan, gagal pula misalnya programnya, tapi utangnya sudah keburu jadi utang buat kita. Akhirnya kita harus membayar sesuatu yang tidak ada kemanfaatannya untuk bangsa kita,” kritik Diah.

Politisi Fraksi PKS itu juga menanyakan mengenai tentang program Dimethyl Ether (DME) yang berkaitan dengan aktivitas impor LPG yang dilakukan oleh pemerintah melalui perusahaan BUMN.

“Saya ingin mendapatkan data, sebenernya impor LPG kira tahun ini diangka berapa? Sehingga kita punya kalkulasi terkait hal ini,” tanya Diah dikutip dari laman Parlementaria.

Diah juga menyoroti tentang pelaksanaan konversi motor listrik yang dilakukan pemerintah dalam program transisi energi.

“Adakah survey yang sudah pemerintah lakukan tentang ketertarikan masyarakat terhadap program in? Jangan sampai kita hanya melihat angkat dalam hal produksi, tetapi tidak berbasis dengan data kebutuhan masyarakat,” tutur Legislator Dapil Jawa Barat II yang juga lulusan teknik penerbangan di Jerman tersebut.

Senada disampaikan Anggota Komisi VII lainnya, Andi Yuliani Paris. Dia menilai, hal ini perlu kehati-hatian dari Pemerintah Indonesia. Menurutnya, pendanaan ini bisa menjadi jebakan dan menjadi utang yang harus dibayarkan masyarakat Indonesia.

“Ketika saya membaca hasil KTT G20 di Bali ternyata banyak hal yang saya khawatir menjadi jebakan bagi Pemerintah Indonesia," ungkap Politisi Fraksi PAN tersebut.

Menurut Andi Yuliani, beberapa kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan luar negeri bisa menjadi menambah beban utang Indonesia. Andi kembali menekankan Menteri ESDM agar lebih berhati-hati terhadap pendanaan yang diterima.

“MoU clean energy related project untuk green financing, tapi green financing tetap saja utang Pak Menteri, be careful,” tegas Legislator Dapil Sulawesi Selatan II tersebut.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan hingga 20 miliar dollar AS atau Rp311 triliun (asumsi kurs Rp15.564 per dollar AS) dari negara-negara maju yang tergabung dalam G7, termasuk Amerika Serikat. Komitmen pendanaan tersebut diungkapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden saat KTT G20 di Bali.

Biden menyebut, komitmen tersebut akan disalurkan melalui inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Kedua negara maju ini akan memimpin negosiasi dengan International Partners Group terkait pendanaan transisi energi di Indonesia, terutama untuk meninggalkan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik.(suko)