Suarabanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - Serapan anggaran belanja APBD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur masih minim di penghujung 2022 ini. DPRD Bojonegoro minta sejumlah pekerjaan fisik segera dikebut agar penyerapan APBD 2022 maksimal.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, akhir November ini serapan APBD 2022 masih sekitar 51 persen.

"Idealnya serapan APBD maksimal di angka 80 sampai 85 persen" katanya, Selasa (29/11/2022).

Dia mengatakan, serapan belum mencapai 60 persen karena banyak pekerjaan fisik yang belum selesai bahkan gagal lelang. Pembangunan gedung DPRD Bojonegoro juga belum selesai, sehingga diperkirakan tahun depan belum bisa ditempati.

"Pelebaran jalan nasional juga belum selesai," kata politisi dari Fraksi PAN NRIS tersebut.

Termasuk dana abadi tidak terserap 2022 sebesar Rp 500 miliar, namun dicadangkan. Apalagi, lanjut dia, RAPBD 2023 yang baru disahkan 24 November kemarin posturnya dipasang Rp 7,4 triliun.

"Tentu jika banyak anggaran yang tidak terserap otomatis akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa)," kata Lasuri.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengatakan, postur APBD 2023 dipasang sebesar Rp 7,4 triliun. Yakni, dari sisi estimasi pendapatan sebesar Rp 5 triliun setelah dilakukan pembahasan Banggar dengan TAPD mengalami kenaikan menjadi Rp 5,2 triliun.

Rinciannya, APBD 2023 pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 900 miliar, pendapatan tranfer sebesar Rp 4 triliun mengalami kenaikan menjadi Rp 4,2 triliun. Sementara, katanya untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 74 miliar tidak mengalami perubahan setelah dilakukan pembahasan.

"Untuk belanja direncanakan di RAPBD 2023 Rp 6,9 triliun. Itu berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan target pembangunan yang akan dicapai," katanya.

Dia menambahkan, untuk pembiayaan pada RAPBD 2023 dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 1,7 triliun naik menjadi Rp 2,2 triliun. Dan untuk pengeluaran pembiayaan lainnya sebesar Rp 500 miliar.

"Pengeluaran pembiayaan setelah dilakukan pembahasan Banggar dengan TAPD tidak mengalami perubahan," katanya.(jk)