Suarabanyuurip.com - d suko nugroho

Jakarta - Komisi VII DPR RI menyampaikan subsidi energi membengkak hingga tiga kali lipat yang mengakibatkan APBN 2022 mengalami defisit. Subsidi energi tahun ini diperkirakan mencapai Rp502,4 triliun atau melonjak dari perkiraan awal di APBN 2022 sebesar Rp152,5 triliun.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, subsidi dan kompensasi energi baik BBM dan listrik Indonesia pada tahun ini diperkirakan bisa mencapai Rp502,4 triliun. Adapun jumlah subsidi dan kompensasi Rp502,4 triliun tersebut terdiri dari subsidi Rp208,9 triliun, di mana subsidi BBM dan LPG Rp149,4 triliun dan subsidi listrik Rp59,6 triliun.

Kemudian, lanjut Sugeng, kompensasi hingga akhir 2022 diperkirakan mencapai Rp293,5 triliun, di mana kompensasi BBM diperkirakan mencapai Rp252,5 triliun dan kompensasi listrik Rp41 triliun.

"Jumlah itu meningkat dari perkiraan awal di APBN 2022 sebesar Rp152,5 triliun," kata Sugeng Suparwoto dalam sebuah diskusi media nasional yang ditayangkan di YouTube, Senin (28/11/2022) lalu.

Politisi Partai Nasdem itu menilai akibat pembayaran subsidi BBM dan listrik mengakibatlan APBN mengalami defisit. Hal ini merupakan konsekuensi yang harus pemerintah tanggung dalam menjalankan kewajibannya, sebagai imbas harga jual BBM maupun listrik ke masyarakat tidak sesuai dengan harga minyak mentah dunia yang melonjak tajam.

Pemerintah, kata Sugeng, mematok kuota BBM subsidi jenis Pertalite sebesar 29 juta kilo liter.

“Sebagaimana kita ketahui dari sisi ICP (harga minyak mentah Indonesia) dan juga karena harga minyak dunia naik kalau kita lihat sampai kita anggarkan subsidinya itu sampai Rp502 triliun itu dan juga demikian tentang kecukupan kuota karena dalam APBN tahun 2022 awalnya kita rancang itu untuk Pertalite adalah 24,5 juta kilo liter saja. Jadi, subsidi tadi kalau dikatakan defisit itu adalah konsekuensi logis pemerintah menjalankan kewajibannya yakni membayarkan kompensasi juga subsidi kepada Pertamina maupun PLN,” jelas Sugeng.

Di sisi lain, komisi dewan yang membidangi masalah energi ini menilai, defisit APBN mungkin diakibatkan karena pendapatan negara menurun di semester kedua 2022 ini, sementara harga komoditas mulai mencapai titik ekuilibriumnya.

Menurut Sugeng, lonjakan subsidi energi tahun ini sudah diprediksi sebelumnya karena lonjakan harga minyak mentah dunia.

“Intinya begini, bahwa turunnya atau defisitnya APBN itu sudah kita prediksi dengan Rp502 triliun yang naik dari sebelumnya," tuturnya.

Sugeng menambahkan, negara-negara ekonomi terkuat di dunia yang tergabung dalam G20 sepakat untuk merasionalisasi dan bahkan menghapus subsidi energi fosil, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Komitmen tersebut tertuang dalam hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 16 November 2022 berupa G20 Bali Leaders' Declaration.

"Kita harapkan pemerintah benar-benar melaksanakan komitmen itu, agar subsidi energi ini bisa dipangkas," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya pada September lalu menyampaikan, jika APBN tercatat masih mengalami surplus sebesar Rp 60,9 triliun atau 0,33%. Angka ini turun dibandingkan Agustus 2022.

Dijelaskan, surplus tersebut dikarenakan belum dilakukan realisasi belanja secara maksimal. Pada APBN September 2022, pemerintah masih mencatat ada Rp 1.200 triliun anggaran belanja yang belum terserap per September 2022.

"Jumlah itu perlahan mulai berkurang, karena telah membayarkan subsidi dan kompensasi tarif energi sebesar Rp 163 triliun," ujarnya.(suko)