Petani Kekurangan Pupuk, Wabup Pertanyakan ke DKPP Alokasi Pupuk Bersubsidi

user
Sasongko 02 Desember 2022, 20:40 WIB
untitled

Suarabanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Jeritan para petani yang mengeluhkan kekurangan pupuk didengar langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Jawa Timur, Budi Irawanto. Sontak, Wabup asli warga Bojonegoro ini langsung mempertanyakan permasalahan tersebut ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPP) setempat, Jumat (02/12/2022).

Setelah petani di wilayah barat Bojonegoro, yaitu Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo dan sekitarnya, serta Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo menjerit kekurangan pupuk. Kini giliran para petani di Desa Buntalan, Kecamatan Temayang. Para petani yang tergabung di Kelompok Tani (Poktan) Makmur Tani 3 salah satunya.

"Anggota kami sejumlah 124 orang. Masih kekurangan pupuk urea sekira 12 ton. Harapan kami pemerintah kabupaten bisa memberi solusi," katanya.

Keluhan itu didengar langsung oleh Wabup Budi Irawanto dari kegiatan blusukan ke wilayah selatan Bojonegoro guna memastikan ketersedian pupuk di kalangan petani. Politisi PDI Perjuangan ini lantas datang berkunjung ke kantor DKPP.

Wabup Budi Irawanto saat mendatangi DKPP Bojonegoro untuk menanyakan alokasi pupuk bersubsidi.
© 2022 suarabanyuurip.com/Arifin Jauhari

Kedatangan pria yang akrab disapa Mas Wawan ini ditemui oleh Sekretaris DKPP Zainal Fanani dan Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Perlindungan Tanaman, R.A. Retno Budi Widyanti.

"Kedatangan kami bermaksud menanyakan alokasi pupuk bersubsidi. Setelah menerima banyaknya keluhan para petani yang menjerit kekurangan pupuk," ungkap Mas Wawan.

Selain itu juga menyampaikan agar DKPP tidak segan turun langsung ke lapangan, supaya dapat memastikan segala hal yang terjadi di lapangan tertangani secara baik. Dan juga agar sosialisasi pemanfaatan PPM (Program Petani Mandiri) terus menerus dilakukan.

"Sebab sampai hari ini masih ada petani yang tidak memahami bagaimana memanfaatkan PPM secara betul. Jadi jangan sampai enggan turun langsung ke lapangan," pesannya.

Diwawancarai secara doorstop, Sekretaris DKPP Kabupaten Bojonegoro, Zainal Fanani mengatakan, Sistem e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) kebutuhan pupuk urea bersubsidi untuk kebutuhan di Bojonegoro sebetulnya sebanyak 101.026 ton. Namun alokasinya dikurangi sehingga hanya tinggal sebesar 72 persen atau sebanyak 73.631 ton.

Sebagai solusinya, menurut pria asal Blitar ini, petani diharapkan bisa menerapkan penggunaan pupuk organik berdampingan dengan pupuk kimia secara bertahap. Sebagaimana sudah dicontohkan melalui demplot dari DKPP.

Itu disebabkan, unsur hara C di seluruh kecamatan se Bojonegoro sudah berada di bawah 1 persen. Padahal jumlah hara C ini idealnya minimal di kisaran 5 persen.

"Harusnya bisa ditingkatkan. Nah pupuk organik ini kuncinya untuk mengembalikan unsur hara. Supaya produksi tidak terlalu turun, penggunaanya bertahap. Setidaknya perlu dua tahun," tandasnya.(fin)

Kredit

Bagikan