Suarabanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Salah satu mantan peserta rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dander, Salahudin Raharjo, melapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pasalnya, dia menduga ada rekayasa saat proses seleksi dilaksanakan.

Pria asal Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ini merasa janggal dengan hasil seleksi PPK Dander Pemilu 2024 yang diikuti. Salahudin mengaku, telah berpengalaman karena beberapa kali menjadi penyelenggara Pemilu. Namun tidak masuk dalam peringkat 10 besar. Sebaliknya ada peserta yang dikenalnya tak punya pengalaman justru masuk peringkat.

"Saya menduga ada rekayasa nilai wawancara dalam perekrutan PPK Dander untuk Pemilu 2024 ini," katanya kepada SuaraBanyuurip.com, di Kantor Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

Ihwal adanya dugaan rekayasa nilai, diawali saat Salahudin membaca pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro lewat alamat website siakba.kpu.id tentang Pengumuman Tes Wawancara PPK. Dimana namanya tidak tertera dalam rangking, Kamis (15/12/2022).

"Saya kaget, karena tidak masuk dalam rangking 1 sampai 10 PPK Dander untuk Pemilu 2024. Sebaliknya, ada peserta rangking 6 dan 9, dua orang ini saya kenal belum punya pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu," ungkapnya.

Pria yang mengaku pernah dua kali menjadi KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan pernah menjadi PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Sumberarum tahun 2019 ini menyebutkan, bahwa selain dia ada pula peserta lain berpengalaman yang tak masuk rangking 10 besar.

"Padahal kami bisa semua pertanyaan yang terdiri tiga item itu dengan baik. Yakni mengenai pengetahuan kepemiluan, komitmen, dan rekam jejak. Masing-masing item nilainya 100," tandasnya.

Atas dasar kejanggalan yang dirasa berlawanan dengan logika, Salahudin lantas melapor ke Bawaslu kabupaten setempat. Harapannya, dapat menjawab rasa penasaran yang ingin diketahui terkait transparansi dari KPU Bojonegoro berkenaan rekrutmen PPK Kecamatan Dander.

"Saya hanya ingin tahu. Apa sebetulnya yang terjadi dalam rekrutmen yang diselenggarakan KPU Bojonegoro ini. Kalau semuanya jelas ya ndak masalah," ucapnya.

Terpisah, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Dian Widodo menyampaikan, bahwa atas laporan tersebut pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena harus mengadakan rapat pleno terlebih dahulu.

Dalam waktu maksimal dua hari kerja setelah laporan masuk, Bawaslu akan melakukan pleno untuk menentukan laporan tersebut di registrasi atau tidak. Pleno ini untuk menentukan keterpenuhan unsur formil dan materiil laporan.

"Jika memenuhi unsur formil dan materiil, maka diregistrasi. Tetapi jika tidak ya sebaliknya," terangnya.(fin)