Suarabanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Kekosongan kepemimpinan di Pemkab Bojonegoro pada tahun 2023 mendatang mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur. Sejumlah kriteria seputar sosok Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro mulai mengemuka.

"Kriteria Pj Bupati Bojonegoro nanti, pertama harus punya pola komunikasi yang bagus dan tidak anti kritik," ungkap Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, H. Sukur Priyanto kepada SuaraBanyuurip.com, Selasa (20/12/2022).

Dijelaskan, Pj Bupati yang terpilih nantinya diharuskan mampu membuka kebuntuan komunikasi. Sehingga terbangun pola komunikasi yang baik secara vertikal, maupun juga secara horisontal.

Komunikasi vertikal, yaitu ke atas dengan para pimpinan dan lembaga yang lebih tinggi, dan ke bawah dengan struktur di bawah kepemimpinan Pj Bupati serta masyarakat luas.

Sedangkan komunikasi horisontal yakni dengan lembaga legislatif, stake holder setingkat kepala daerah lainnya, maupun dengan media massa. Bisa merangkul dan mengayomi semua pihak.

"Kalau pola komunikasinya bagus, harmonis, dengan semua elemen di Bojonegoro, akan terjadi komunikasi dua arah yang produktif. Jangan hanya satu arah," jelasnya.

Kemudian, kriteria kedua, sosok Pj Bupati harus menguasai segala kompleksitas permasalahan yang ada di Bojongoro. Mulai dari persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, hingga budaya masyarakat setempat.

"Sosok Pj Bupati ini terlepas lokal maupun luar Bojonegoro. Kami di DPRD akan mengusulkan Pj Bupati yang sesuai dan memenuhi kriteria," ujarnya.

Terpisah Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Jempin Marbun mengatakan, sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 201 Ayat (11). Bahwa Penjabat Kepala Daerah dipilih dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II a dan Eselon II b).

"Gubernur dan DPRD Bojonegoro nanti mengajukan tiga nama yang diinginkan setelah ada permintaan dari Kemendagri," katanya.

Berkenaan pejabat yang bisa diusulkan menjadi Penjabat Bupati. Yaitu merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah memiliki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II a dan Eselon II b). Seperti Kepala Dinas tingkat Provinsi, Kepala Biro, dan di tingkat daerah bisa Sekretaris Daerah (Sekda).

"Biasanya, pengajuan dilakukan satu bulan sebelum masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati habis," pungkasnya.

Untuk diketahui, pemilihan umum (Pemilu) serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota telah diputusakan pelaksanaannya pada Rabu 27 November 2024.

Sementara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dan Budi Irawanto terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 yang dilantik pada tanggal 24 September 2018. Terhitung selama lima tahun, masa jabatan ini akan berakhir pada 24 September 2023.(fin)