Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo

Tuban – Program pengentasan kemiskinan dari Pemkab Tuban, Jawa Timur (Jatim) dinilai masih belum masif, dalam mengurai keterpurukan warga tak mampu di wilayah setempat. Oleh sebab itu hingga tahun 2022 daerah potensial bidang pertanian, dan bahan galian tambang ini masih bertahan di lima besar kabupaten termiskin di Jatim.

Angka kemiskinan pada Maret 2022 masih 178,05 ribu jiwa, sekitar 15,02 persen dari jumlah penduduk Tuban--sesuai hasil survei sensus penduduk BPS Tuban September 2020--sebanyak 1.198.012 jiwa. Pada periode sama di tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebanyak 192,58 ribu jiwa, atau terjadi penurunan sebanyak 14,53 ribu jiwa dibanding tahun 2022.

Kalau berdasar prosentase, angka kemiskinan dari Maret 2021 sebesar 16,31 persen menjadi 15,02 persen di tahun 2022 telah terjadi penurunan. Meskipun penurunannya berkisar 1,92 persen.

Sementara itu, angka pengangguran di Tuban pada periode Agustus 2022 jumlahnya mencapai 31.879 orang dari total angkatan kerja 702.600 orang. Sedangkan jumlah penduduk usia kerja pada periode sama jumlahnya 954.190 orang, mengalami kenaikan sebanyak 5.243 orang dibanding bulan Agustus tahun 2021.

Sesuai berita resmi statistik dari BPS Tuban, sebanyak 670.721 orang dari jumlah angkatan kerja kerja di tiga sektor lapangan pekerjaan utama. Yakni  sektor pertanian jumlahnya sebanyak 39,77 persen, jasa 38,67 persen, dan 21,56 persen di sektor manufaktur.

Pada tahun 2020 prosentase penduduk bekerja di sektor pertanian sebanyak 38,89 persen, jasa sebesar 40,39 persen, dan sektor manufaktur 20,72 persen. Prosentase di tahun 2021 ditemukan sebanyak 39,43 persen di sektor pertanian, 39,84 persen sektor jasa, dan sebanyak 20,73 persen bekerja di sektor manufaktur. Demikian diantara benang merah yang bisa ditarik dari Workshop Wartawan Bersama BPS Tuban, Senin (26/12/2022).

Kepala Bappedalitbang Pemkab Tuban Agung Triwibowo ketika menyampaikan materi terkait kondisi kemiskinan, tenaga kerja, dan IPM Kabupaten Tuban tahun 2022. (Suarabanyuurip.com/tbu)
© 2022 suarabanyuurip.com/Teguh Budi Utomo

Kegiatan bertajuk “Outlook Perekonomian dan Sosial Kabupaten Tuban 2023” itu, menghadirkan narasumber Kepala BPS Tuban Eko Mardiana, Kepala Bappedalitbang Tuban Agung Triwibowo, Kabid Statistika dan Persandian Diskominfo Tuban Abdul Afif, dan Pemimpin Redaksi (Pemred) Radar Tuban Dwi Setyawan.

“Banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya angka kemiskinan di daerah,” kata Eko Mardiana saat sesi tanya jawab dalam forum tersebut.

Ia tak menampik bila pandemi Covid 19 turut mempertebal irisan kemiskinan di Bumi Ranggalawe. Bantuan sosial sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat telah dilakukan pemerintah, namun demikian belum bisa mengganti pendapatan yang hilang akibat raibnya pekerjaan. Termasuk pula pengurangan jam kerja, turut berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan.

Mengutip data yang dimiliki intansinya, menurut perempuan ramah itu, karakteristik kemiskinan di Tuban berada di sektor pertanian. Hal itu lantaran daerah ini adalah daerah agraris.

Secara historis masuknya industri kimia PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Desa Remen, Kecamatan Jenu kemudian disusul PT Semen Gresik dengan tapak pabrik semen di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, telah memunculkan sekelompok orang-orang di level menengah ke atas sebagai dampak industri.

Di sisi lain karakter warga masih agraris dan konvensional, sehingga pendapatannya tak bisa mengikuti tuntutan kebutuhan. Termasuk pula jika terjadi panen raya, harga komoditas akan anjlok. Sisi ini juga perlu diperhatikan dalam pengentasan kemiskinan.

“Dalam beberapa diskusi dengan Mas Bupati (Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky-Red) maupun teman-teman OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) di Pemkab Tuban, saya pernah berpesan agar tak melupakan bidang agraris karena karakter kemiskinan kita di sektor itu,” ujar Eko Mardiana.

Terbukti pula jika pekerjaan utama yang paling banyak menyerap pekerja di Tuban masih di sektor pertanian. Kemudian disusul bidang jasa, dan manufaktur.

Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) Tuban hingga Maret tahun 2022 sebesar Rp421.287 per kapita setiap bulan. Angka ini naik dari tahun 2021 sebesar Rp388.176.
“Soal kemiskinan itu bukan sekadar berapa jumlah dan prosentase penduduk miskin, namun juga menyangkut tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan yang terjadi,” papar Eko Mardiana.

Sepanjang 2021-2022 indek Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah yang dihuni 223.971 petani itu, angkanya masih sebesar 2,89 di tahun 2022. Ada penurunan nilai sebesar 0,37 poin, dibanding tahun 2021 sebesar 3,26. Indek Keparahan Kemiskinan (P2) di tahun 2022 sebesar 0,81 poin, dan pada tahun 2021 sebesar 0,86.

Ia berharap, upaya kebijakan pembangunan terutama yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

“Kami telah berupaya membuat program agar bisa mengentas kemiskinan secara masif, tapi harus pula disadari jika tingkat keberhasilannya butuh waktu dan tidak bisa instan,” sergah Agung Triwibowo.

Ia katakan, program Bansos sepanjang pandemi Covid 19 memang belum signifikan mengentas kemiskinan. Apalagi sifat bantuan tersebut adalah cuma-cuma karena diberikan sebagai perlindungan semasa wabah, yang awalnya ditemukan muncul di Kota Wuhan tersebut.

Penerima bantuan diprioritaskan warga yang masuk Desil (penjenjangan) 1, karena mereka termasuk kategori kemiskinan paling parah dan tidak produktif lagi. Kemudian baru masuk ke Desil 2, untuk menyiapkan peningkatan ke Desil 3.

“Dari Desil 2 dan Desil 3 arahnya akan melintas batas Garis Kemiskinan, sehingga bisa masuk Desil 4 dalam kategori tidak miskin lagi,” papar mantan Camat Merakurak itu panjang lebar.

Selain pemberian Bansos untuk Desil 1, beberapa OPD telah melakukan pelatihan skill untuk kemandirian warga. Mereka juga dibantu permodalan, kepada perorangan maupun kelompok, agar bisa mandiri tak lagi menggantungkan diri pada Bansos.

“Kita berikan mereka kail untuk berusaha agar bisa mandiri,” ujar Agung Triwibowo.

Di lain sisi bidang pertanian juga telah menjadi fokus program pengentasan kemiskinan. Bappedalitbang Tuban mafhum jika sektor ini masih banyak menyerap tenaga kerja, dan penyumbang angka kemiskinan besar. Kendati begitu, di pertanian itu kebanyakan adalah pemilik lahan, padahal sasaran pemberdayaanya adalah para buruh tani.

Buruh tani itu sendiri kebanyakan sifatnya pengangguran sementara. Mereka bekerja secara musiman, disaat menanam, pemupukan, dan panen.

“BPS pada tahun 2023 berencana akan melakukan sensus pertanian, nanti akan ditemukan klasifikasi pelaku sektor pertanian. Termasuk berapa jumlah pemilik lahan, buruh, dan berapa pula luasan lahan pertanian,” timpal Eko Mardiana.

Paling tidak dengan mengacu pada hasil sensus pertanian, Eko Mardiana berharap akan muncul program pengentasan kemiskinan di sektor tersebut. Apalagi disadari jika kemiskinan di Tuban masih disuplai oleh karakter daerah agraris. (tbu)