Suarabanyuurip.com - d suko nugroho

Blora - Serapan APBD Blora tahun 2022 mencapai 92,41% atau dari anggaran belanja Rp 2,575 triliun lebih, terserap sebesar Rp 2,380 triliun lebih. Serapan tersebut jauh lebih tinggi dibanding APBD Bojonegoro yang hanya mencapai kisaran 80%, atau dari anggaran belanja Rp 6,4 triliun hanya terserap Rp 5,2 triliun.

Bupati Blora Arief Rohman meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat untuk mencari akar permasalahan belum maksimalnya serapan anggaran. Khususnya OPD yang serapannya rendah.

"Karena berdasarkan data di BPPKAD masih ada sekitar Rp 195 miliar yang belum terserap," ujarnya.

Menurut Bupati Arief, serapan tinggi disertai dengan perencanaan, pelaksanaan hingga peetanggungjawaban yang baik merupakan prestasi pengelolaan keuangan tertinggi.

“Saya berharap, pola pikir dan manajemen yang holistik, terintegrasi dari hulu hingga hilir, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, harus dilaksanakan dengan baik," pesannya dikutip dari laman resmi Pemkab Blora.

Untuk memacu semangat, Bupati Arief memberikan penghargaan kepada tiga OPD yang berhasil melalukan penyerapan anggaran tertinggi. Yakni Dinas Sosial P3A, Dinporabudpar dan Dindukcapil. Juga kepada tiga kecamatan dengan serapan anggaran tertinggi yaitu Kecamatan Cepu, Kecamatan Banjarejo, dan Kecamatan Blora.

"Kami berharap agar pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 bisa dijadikan pembelajaran, agar di tahun 2023 penyerapan anggaran bisa lebih maksimal," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Lasuri menyampaikan, perkiraan Silpa 2022 sebesar Rp 2,6 triliun. Serapan anggaran belanja APBD baru 80 persen karena sejumlah kegiatan tidak terealisasi. Dari anggaran belanja Rp 6,4 triliun hanya terserap Rp 5,2 triliun. Sehingga, masih menyisakan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun.

"Termasuk dana abadi tidak terserap 2022 sebesar Rp 500 miliar, dan dicadangkan," ungkapnya.(suko)