Suarabanyuurip.com - Sami'an Sasongko

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini melakukan asesmen pada 10 sampai 15 MPP untuk menjadi bagian dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.

Hal ini dalam menyambut adanya Pemerintah Republik Indonesia yang saat ini tengah gencar melakukan percepatan digitalisasi dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satunya dengan percepatan pembentukan MPP Digital.

"MPP-MPP ini dipilih karena memiliki keunikan dan kelebihan dengan fitur unggulan masing-masing untuk masuk dalam proses pembangunan MPP Digital ke depan," kata Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, dikutip dari laman resmi Kementerian PANRB.

Dijelaskan, bahwa Kementerian PANRB telah berkolaborasi dengan perusahaan perbankan dalam rangka supervisi dan perbantuan skema MPP Digital. Salah satunya akan menggandeng Bank Mandiri sebagai bank yang punya track record digitalisasi relatif progresif untuk mendampingi skema MPP Digital ini.

"Kita sudah rapat dengan tim teknologi Bank Mandiri," ujarnya.

MPP Digital dibutuhkan, lanjut Menteri Anas, tidak hanya sebagai backbone yang menyokong dan mengoptimalkan peran MPP yang sudah dibangun. Namun juga bertindak sebagai portal pemerintah daerah yang mengintegrasikan berbagai e-services yang diselenggarakan di pemerintah kabupaten/kota.

"Secara garis besar, pembangunan aplikasi MPP Digital ini dibagi empat tahapan. Yakni kriteria, penyusunan desain, uji coba, dan pembaruan," tandasnya.

Kehadiran MPP Digital diperlukan karena dalam menerima pelayanan di MPP saat ini masyarakat masih disulitkan dengan permintaan persyaratan yang berulang-ulang akibat proses bisnis antar layanan yang belum terintegrasi. Ini berpotensi merugikan apabila jarak antara rumah dengan MPP jauh.

"Jadi dengan adanya MPP Digital, masyarakat hanya cukup sekali input dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui berbagai perangkat elektronik," katanya.

Diharapkan dengan adanya MPP Digital ini kedepan masyarakat dapat menggunakan satu akun (single sign on) pada satu kanal untuk mengakses berbagai layanan publik. Hal ini sesuai amanat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar reformasi birokrasi dapat berdampak, dirasakan langsung oleh masyarakat, dan tidak berbelit-belit.

"Dengan MPP Digital ini ke depan warga cukup punya satu akun untuk semua e-services. Mulai perihal kependudukan, perizinan berusaha, berbagai jenis sertifikasi, dan sebagainya sepanjang itu pelayanan publik," pungkas mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini.(sam)