Suarabanyuurip.com - Sami'an Sasongko

Jakarta - Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk bekerja keras meningkatkan investasi, menanggulangi kemiskinan, dan mendorong digitalisasi pemerintahan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mendorong melalui penerapan reformasi birokrasi tematik.

Dimana Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar gerak birokrasi harus selaras dengan target prioritas pemerintah sehingga birokrasi akan memberikan dampak bagi masyarakat.

“Kita tahu jumlah ASN kita itu 4,2 juta. Ini jumlah yang sangat besar. Dan sekarang semua sudah ada indikator kinerjanya yang baru untuk ASN," kata Presiden Jokowi dikutip dari laman resmi KemenPANRB.

Dijelaskan, bahwa KPI (key performance indicator) ada semua sesuai dengan program prioritas pemerintah. Yakni, investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN (tingkat komponen dalam negeri pada belanja pemerintah).

"Implementasi reformasi birokrasi berfokus dalam lima aspek tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi," ujarnya.

Presiden menekankan, skema reformasi birokrasi tematik itu untuk diimplementasikan di lingkungan TNI, Polri, dan Kejaksaan.

“Nanti saya minta kepada Menteri PANRB untuk diberikan kepada Polri, TNI, dan Kejaksaan biar semuanya memiliki KPI yang jelas,” tegas Presiden Jokowi.

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas.
© 2023 suarabanyuurip.com/dok Kementerian PAN-RB

Sementara Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, penilaian reformasi birokrasi mulai 2023 akan lebih fokus pada dampak yang bisa dirasakan masyarakat sesuai arahan Presiden.

Penilaian reformasi birokrasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) per 2023 berfokus tidak hanya pada pembenahan aspek tata kelola pemerintahan/administrasinya saja (problem hulu). Namun harus lebih berorientasi pada penyelesaian problem hilir masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah.

"Yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi,” katanya.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini menambahkan, dengan penajaman reformasi birokrasi melalui lima aspek tematik tersebut diharapkan bisa semakin mewujudkan birokrasi berdampak yang kini sedang menjadi concern pemerintah.

“Sehingga setiap ASN mendukung program reformasi birokrasi tematik, yang muaranya adalah memastikan gerak birokrasi hingga daerah mampu mempercepat pencapaian penurunan kemiskinan, meningkatkan investasi, mengendalikan inflasi, memacu belanja produk dalam negeri.

"Dan menjalankan pelayanan publik berbasis digital pada setiap lini,” tutupnya.(sam)