Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo

Jakarta –  Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan, pemerintah tidak akan tinggal diam terkait persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Hal itu ditegaskan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono, saat menerima kedatangan perwakilan serikat pekerja di GNI, dan sejumlah pimpinan Serikat Pekerja Nasional (SPN) dari berbagai daerah, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Edy menyebut sejumlah persoalan ketenagakerjaan di GNI diantaranya terkait dengan hak-hak normatif. Ia mencontohkan, penerapan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pembuatan peraturan di tingkat perusahaan, dan kebebasan berserikat.

“Hak-hak normatif ini seharusnya bukan yang diperjuangkan, tapi sudah seharusnya diberikan sesuai peraturan dan perundangan. Pemerintah tidak tinggal diam soal ini,” tegas Edy Priyono sebagaimana rilis dari KSP yang diterima Suarabanyuurip.com tadi siang.

Edy juga meminta, agar aksi SPN tidak melenceng dari tujuan sehingga pemerintah bisa fokus mengawal tuntutan para pekerja. Ia berharap, audensi SPN bersama KSP bisa meredam gejolak aksi di daerah.

“Kami mengapresiasi aksi SPN yang sudah berjalan baik, kami harap aksi ini tetap fokus pada apa yang menjadi tuntutan utama,” ujarnya.

“Hasil pertemuan ini akan kami sampaikan kepada Pak Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan. Bagaimana arahan beliau, nanti akan kami tindaklanjuti,” sambung Edy.

Sementara itu, Ketua DPC SPN Morowali, Katsaing, menekankan pentingnya pemerintah ikut memastikan penerapan prosedur K3 di GNI. Diungkapkan, sejak Juli hingga Desember 2022, sudah ada tujuh pekerja yang menjadi korban dalam kecelakaan kerja.

“Kami juga menuntut agar kebebasan berserikat di perusahaan ini benar-benar berjalan, sebab pekerja yang masuk serikat pekerja di PHK secara sepihak,” ucap Katsaing.

Sebagai informasi, SPN menuntut delapan hal terkait persoalan ketenagakerjaan di GNI. Diantaranya penerapan prosedur K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kelengkapan APD sesuai standarisasi jenis pekerjaan, pembuatan peraturan perusahaan, penghentian pemotongan upah yang bersifat tidak jelas, dan memperkerjakan kembali karyawan (Anggota SPN) yang kontrak kerjanya dihentikan karena melakukan mogok kerja. (tbu)