Suarabanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur seharusnya melakukan dialog dengan pedagang saat melakukan klaim kepemilikan lahan dan tindakan lain di Pasar Kota Bojonegoro. Karena hal itu membuat pedagang terintimidasi dan resah.

Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, tindakan Pemkab seperti membongkar parkir, pemasangan stiker imbauan bangunan rawan roboh, material drainase dibiarkan berserakan hingga aparat pemerintah sering memasuki area pasar dianggap mengganggu kenyamanan pedagang.

"Aparat pemerintah memasuki area pasar tentu membuat para pedagang resah dan ketakutan. Seakan-akan ada yang gawat, padahal tak ada apa-apa," katanya, Sabtu (28/1/2023).

Dia mengatakan, harus ada komunikasi atau dialog antara pedagang dan Pemkab agar tidak menimbulkan keresahan. Misalnya material drainase yang dibiarkan berserakan harus segera dibersihkan dan diselesaikan pembangunannya.

"Saya juga tidak tahu pembangunan drainase di depan Pasar Kota dianggarkan tahun berapa. Dan tidak mungkin pada awal tahun Pemkab Bojonegoro sudah melakukan pengerjaan fisik," katanya.

Lasuri menjelaskan, Pasar Kota dengan pasar lain yang ada di Bojonegoro tentu berbeda. Sebab, Pasar Kota ini direncanakan akan dipindahkan, berbeda dengan pasar lain, semisal Pasar Sroyo yang dibangun.

"Tentu ini harus ada komunikasi, apalagi Pasar Kota yang membangun bukan Pemkab Bojonegoro," katanya.

Sebelumnya, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kota Bojonegoro Wasito mengatakan, keresahan pedagang pasar kota dimulai adanya pemindahan pedagang lesehan.
"Termasuk memasang stiker bertuliskan, Bangunan Ini Berpotensi Rawan Bencana atau Roboh. Itu bentuk intimidasi yang kami terima selama ini," katanya, Sabtu (28/1/2023).(jk)