Suarabanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Pembagian santunan atau bantuan sosial (bansos) kepada karyawan pabrik yang kurang mampu dalam kegiatan Safari Ramadan Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Anna Mu'awannah, mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Dalam waktu dekat, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto berpendapat, perencanaan mengenai bansos yang terencana semestinya telah matang sedari awal. Mulai rencana siapa saja penerima manfaat bansos hingga pada jumlah anggaran yang terpasang di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ini karena sistem perencanaan menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).

"Di penganggaran kita kan dikenal namanya SIPD. Jadi mulai proses perencanaan dan pengganggaran untuk bansos itu sudah by name by address (BNBA) sebenarnya. Nanti tinggal OPD terkait mengajukan nama-nama penerima itu ke Bupati untuk dikeluarkan SK penerima. Tapi yang jelas, dari awal sudah harus muncul nama penerima," kata Ahmad Supriyanto kepada SuaraBanyuurip.com, Rabu (05/04/2023).

Politikus dari Partai Golkar ini menilai aneh jika kegiatan sudah dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan tetapi nama-nama penerima manfaat masih dalam proses diverifikasi. Pria yang akrab disapa Mas Pri ini mengaku mengetahui informasi awal mengenai kegiatan Safari Ramadan yang diampu oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro itu dari media massa.

Dia kemudian menjelaskan, perihal alur penganggaran bansos. Di mana alokasi anggaran yang dicantumkan dalam proses Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah berdasarkan hasil evaluasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait atas usulan tertulis. Sehingga daftar nama calon penerima bantuan telah dapat diinventarisir sejak tahapan perencanaan.

"Maka, kalau informasinya para penerima mau diverifikasi ulang, nanti kami panggil Bagian Kesra untuk Cross Check menjernihkan informasi awal ini. Mungkin bulan depan kita jadwalkan. Bansos terencana memang berbeda dengan BTT (Bansos Tidak Terencana)," ujarnya.

Ketua Fraksi PAN Bojonegoro, Lasuri.
© 2023 suarabanyuurip.com/Arifin Jauhari

Diwawancarai terpisah, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Lasuri mengatakan, karena pada tahun 2022 dan 2023 sudah menggunakan SIPD, maka ihwal bansos sejak awal pengunggahan KUA dan PPAS maupun APBD itu sudah ada BNBA. Namun jika anggaran itu mengampu pada dinas terkait.

Berbeda halnya, jika anggarannya dimasukkan di dalam BTT atau biaya tak terduga di APBD, maka bisa saja sekarang ini baru verifikasi pengajuan nama BNBA. Misalnya untuk santunan kematian itu anggarannya gelondongan di BTT.

Lasuri mengaku, belum tahu apakah bansos yang diberikan oleh Bagian Kesra tersebut masuk di BTT ataukah di dinas pengampu. Apabila bansos berada pada dinas pengampu tentu sudah BNBA di KUA dan PPAS maupun APBD.

"Kalau sekarang baru diverifikasi bisa jadi anggarannya ada di BTT. Nama penerimanya boleh belakangan. Dinas terkait yang punya kriteria apakah layak atau tidak layak. Anggarannya dicantumkan di BTT tadi. Tetapi kalau sejak awal sudah ada BNBA itu berarti sudah masuk di SIPD," tandasnya.

Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah dikabarkan mengadakan safari ramadan ke buruh sejumlah pabrik sambil membagikan santunan. Anggaran santunan keagamaan yang digelontorkan mencapai sekitar Rp1,4 miliar yang bersumber dari APBD Bojonegoro tahun 2023.

Ada 17 pabrik yang masuk jadwal safari ramadan Bupati Anna. Safari dimulai sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan 17 April 2023. Para karyawan atau buruh pabrik yang dikunjungi konon mendapat santunan.

Disinggung terkait jumlah anggaran yang disediakan untuk penerima manfaat Safari Ramadan Bupati, Kabag Kesra Sektretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Sahlan mengaku belum mengetahui. Pasalnya hingga hari ini masih terus melakukan proses verifikasi data usulan yang masuk. Menurutnya, data para karyawan pabrik yang diusulkan perusahaan sudah lama masuk, namun tetap perlu dilakukan verifikasi.

"Jadi harus dilihat, apakah pemilik NIK itu warga Bojonegoro atau bukan. Sementara ada 4.000an karyawan by name by address yang masuk usulan. Masih kami proses verifikasi, belum clear semua. Kalau seluruh usulan sudah clear, baru diketahui jumlahnya. Dan saya hanya memproses sesuai usulan," katanya, Senin (03/04/2023).(fin)