Suarabanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendesak pemerintah kabupaten setempat segera mewujudkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pangan Mandiri. Pasalnya, regulasi mengenai hal itu telah disahkan sejak dua tahun yang lalu.

"Peraturan Daerah (Perda) tentang Perumda Pangan Mandiri ini kan sudah kami sahkan pada 2021. Namun sampai sekarang organisasi perusahaannya atau manajemennya belum terbentuk. Ya kita desak kepada eksekutif agar segera membentuk," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sigit Kushariyanto kepada SuaraBanyuurip.com, Kamis (13/04/2023).

Dorongan bersifat mendesak itu dikemukakan oleh politikus dari Partai Golkar ini, sebab dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut persoalan - persoalan pertanian bisa segera diatasi. Salah satu perannya misalnya dapat turut serta menstabilkan harga gabah di tingkat petani.

Dengan begitu, pemerintah kabupaten (pemkab) bisa intervensi di tingkat hilir. Yaitu mempertahankan harga dengan cara membeli gabah petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Ini disebutnya sebagai tindak lanjut dari adanya Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendirian Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.

"Jadi kami sangat menyayangkan bahwa Perumda ini kok belum dibentuk. Sementara anggarannya selama dua tahun berturut-turut sudah dipasang Rp15 miliar. Namun tidak pernah terserap dan menjadi Silpa," ujarnya.

Disinggung tentang apa yang menjadi penyebab pemkab masih belum siap membentuk manajemen Perumda Pangan Mandiri. Mantan Kepala Desa Ngraseh ini mengaku tidak tahu. Padahal pagu sudah siap tersedia. Rinciannya Rp5 miliar untuk persiapan pembentukan badan usaha, sedangkan yang Rp10 miliar untuk modal.

"Saya tidak tahu apa kendalanya. Karena tugas kami membuat regulasinya. Dinamika pembahasannya saat itu bagus sekali. DPRD sangat mendukung itu. Dan juga hal yang sangat penting untuk membentuk Perumda Pangan Mandiri ini rencana bisnisnya juga harus jelas," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Budi Sukisna belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini ditayangkan. Pesan WhatsApp yang dikirimkan awak media ini tidak dibalas.(fin)