Suarabanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menyebutkan, bahwa penentuan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah bertepatan tahun 2023 diperkirakan bakal berbeda dengan pemerintah. Untuk itu, salah satu organisasi keagamaan yang terbesar di Indonesia ini mengeluarkan seruan tetap jaga kerukunan.

"Sebagaimana berita yang beredar luas bahwa hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 ini berbeda antara Pemerintah dengan Muhammadiyah. Benar kemungkinannya terjadi perbedaan, namun perbedaan itu bukan karena metode hisab rukyatnya, melainkan karena perbedaan kriteria dalam penentuan awal bulan," kata Wakil Ketua PD Muhammadiyah Bojonegoro bidang kebijakan publik, H. Sholikin Jamik, dalam siaran pers yang diterima SuaraBanyuurip.com, Rabu (19/04/2023).

Dijelaskan, bahwa ada dua kriteria penentuan awal bulan. Pertama kriteria wujudul hilal. Dalam kriteria ini asal hilal sudah terwujud saat matahari terbenam berapapun derajatnya, maka besoknya sudah masuk awal bulan. Kriteria ini mendasarkan di mana bulan lebih terlambat terbenam daripada matahari.

Metode itulah yang dia katakan digunakan oleh Muhammadiyah. Sehingga berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani Muhammadiyah, hilal pada saat matahari terbenam di tanggal 20 April 2023, hilal sudah terwujud dengan tinggi hilal 1 derajat lebih.

"Saat itu hilal sudah wujud dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam itu, bulan berada di atas ufuk. Sehingga Muhammadiyah memutuskan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Jumat, 21 april 2023," jelasnya.

Kriteria ke dua, yaitu kriteria Menteri Agama Brunei Indonesia, Malaysia, dan Singapura disingkat MABIMS. Dalam kriteria ini penentuan awal bulan ialah di mana posisi hilal saat matahari terbenam sudah mencapai ketinggian 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat menurut kriteria imkanur rukyat atau visibilitas.

"Hilal MABIMS tidak mungkin terlihat pada hari Jumat 21 April 2023. Untuk itu awal Syawal ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023," ujarnya.

Berkenaan terjadi perbedaan dalam merayakan hari besar umat Islam, Sholikin Jamik mengimbau kepada warga Muhammadiyah seluruh Bojonegoro diminta wajib melaksanakan keputusan persyarikatan dengan mengetahui ilmunya dengan yakin tanpa ada keraguan, dengan tetap menghormati golongan pemahaman lain yang tidak sama dengan Muhammadiyah.

Dan dalam melaksanakan sholat Idul fitri di tanah lapang harus dilakukan dengan tertib, rapi, menjunjung tinggi sopan santun dan harus taat hukum publik, hindari pikiran dan sikap merasa paling benar. Kepada sesama umat Islam ia juga meminta untuk saling menghormati dan menghargai serta tetap menjaga ukhuwah dan persaudaraan sesama umat islam.

"Saya mengimbau kepada masyarakat luas untuk menyikapi perbedaan perayaan hari lebaran itu dengan baik. Tidak usah dibuat ruwet, tidak perlu dibesar-besarkan. Yang ingin merayakan lebaran tanggal 21 April monggo. Dan yang ingin merayakan lebaran  hari Sabtu tanggal 22 April juga kami persilahkan. Yang penting rukun. Jangan sampai terjadi perpecahan karena sama sama merasa paling benar, yang lain salah," tegasnya.

Terkait hal ini, lanjut Sholikin, Muhammadiyah juga memohon kepada pemerintah untuk memberi tempat di ruang publik agar warga Muhammadiyah dapat melaksanakan kenyakinannya. Karena Muhammadiyah meyakini pemerintah bisa bersikap adil dan ihsan dalam perbedaan. Muhammadiyah mengakui memang punya fasilitas untuk menyelenggarakan sholat Idul Fitri, tapi yang diinginkan Muhammadiyah pemerintah hadir memberi fasilitas publik yang merupakan milik seluruh golongan dan rakyat.

"Muhammadiyah meyakini dalam sistem negara pancasila, pemerintah tidak memiliki kewenangan mengatur wilayah ibadah  mahdlah seperti sholat Idul Fitri di tanah lapang. Karena melaksanakan sholat idul fitri di tanah lapang bagi Muhammadiyah adalah keyakinan," tandasnya.(fin)