Suarabanyuurip.com - Sami'an Sasongko

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bakal melakukan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada bulan Juni tahun 2023 mendatang. Sebanyak 30 perguruan tinggi dilibatkan oleh Kementerian PANRB dalam kegiatan evaluasi ini.

Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Nanik Murwati menyampaikan, untuk mempersiapkan Evaluasi SPBE tahun 2023, Kementerian PANRB mengundang sebanyak 267 calon asesor dari 30 perguruan tinggi pada bimbingan teknik (Bimtek) Calon Asesor Eksternal tahun 2023 di Jakarta selama dua hari. Yakni hari Selasa hingga Rabu, (02-03/05/2023).

“Dari jumlah 267 calon asesor tersebut akan diseleksi menjadi 135 untuk berkolaborasi dengan kami dalam evaluasi SPBE 2023,” kata Nanik Murwati saat membuka Bimbingan Teknis Calon Asesor Eksternal tahun 2023 di Jakarta, Selasa (02/05/2023).

Dijelaskan, kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa SPBE dapat menjadi ujung tombak pelayanan publik dan digitalisasi administrasi pemerintahan melalui proses pendampingan, berbagi informasi, strategi, hasil kajian, dan proses akademis lainnya. Ini dilakukan agar dapat membantu instansi pusat dan pemerintah daerah dalam evaluasi dan penerapan SPBE yang selaras dengan Arsitektur SPBE.

“Kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam melakukan evaluasi diperlukan untuk menghasilkan layanan kepada masyarakat lebih berkualitas,” ujarnya dikutip dari laman resmi Kementerian PANRB.

Sejak pertama kali dilakukan evaluasi SPBE pada tahun 2018, kata Nanik, Indeks SPBE Nasional terus bergerak naik seiring dengan upaya-upaya yang terus dilakukan dalam penerapan kebijakan nasional. Jika berkaca pada hasil evaluasi di tahun 2022, Indeks SPBE Nasional yang dihasilkan adalah 2,34 dari skala 5 dengan kategori cukup.

"Capaian tersebut telah melampaui target tahunan yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,30," ucapnya.

Kemudian pada kancah internasional, capaian penerapan SPBE yang dihasilkan patut dibanggakan. United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2022 telah melakukan survei terhadap penerapan e-Government di berbagai negara. Hasilnya, Indonesia berada pada ranking 77 dari 193 negara. Capaian tersebut meningkat 11 peringkat dari tahun 2020 yang berada pada ranking 88.

“Hal tersebut juga menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan melalui berbagai kebijakan penerapan SPBE nasional, memberikan dampak yang nyata pada dunia internasional,” tandasnya.

Sementara itu Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo menyampaikan, penilaian evaluasi SPBE tahun 2023 akan menjadi bagian dalam kewilayahan reformasi birokrasi. Sehingga akan ada beberapa perubahan terkait indikator penilaiannya.

“Kita mendukung implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. Sehingga kegiatan atau evaluasi yang kita lakukan ini terdapat perubahan penilaian terutama untuk domain layanan,” kata Cahyono.

Menurut Cahyono, domain layanan yang dimaksud akan difokuskan pada layanan yang bersifat publik untuk pengentasan kemiskinan, serta layanan yang mengutamakan pada peningkatan investasi dan juga peningkatan ekonomi.

Perubahan penilaian lainnya yaitu terkait dengan administrasi pemerintahan terutama indikator untuk penerapan layanan pengadaan barang dan jasa penggunaan produk dalam negeri secara elektronik dengan e-katalog. Diharapkan bagi instansi yang mendapatkan nilai indeks SPBE yang tinggi maka nilai RBnya juga akan meningkat.

"Ini yang kami harapkan menjadi perhatian kita semua, bahwa apa yang kita lakukan menjadi momen yang ditunggu oleh instansi pusat dan pemerintah daerah. Karena mereka akan banyak berupaya meningkatkan indeks SPBE pada tahun 2023 untuk meningkatkan nilai RB,” pungkasnya.(sam)