Suarabanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Bojonegoro, Jawa Timur menyepakati adanya sinergi dan kolaborasi dalam keberagaman. Kesadaran ini dinilai penting, karena LHKP diisi oleh para kader Muhammadiyah dari latar belakang yang berbeda-beda.

Wakil Ketua PD Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Sholikhin Jamik mengatakan, bahwa Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik dibutuhkan oleh Muhammadiyah untuk mengawal kerja-kerja taktis strategis Muhammadiyah melalui jalur dakwah kekuasaan serta keterlibatan aktif dalam urusan kebijakan publik.

"Saya bersyukur LHKP PD Muhammadiyah Bojonegoro diisi oleh teman-teman dari kader Muhammmadiyah dari beragam latar belakang," katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Rabu (10/05/2023).

Pria ramah ini mengaku menyampaikan hal itu dalam suasana non fomal usai para pengurus mendapat SK dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro, di salah satu kafe Jalan Dr. Cipto, Selasa (09/05/2023). Sebab, mereka menyebar di berbagai partai politik yang ada di Bojonegoro, misalnya dari Partai PAN, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Gelora, Partai PDIP, Partai Umat, dan Partai PKN.

"Bahkan selain itu juga diisi kader dari unsur birokrat, lembaga yudikatif, dosen, peneliti, serta pengusaha," ujarnya.

Keterlibatan berbagai unsur ini, menurut Sholikin, menandakan LKHP PD Muhammadiyah Bojonegoro tidak hanya kumpulan orang tapi kumpulan orang berfikir keberagaman. Ada kegembiraan dalam suasana ini karena ada irama kehidupan.

"Dan dalam hidup, irama itu ada karena ada keberagaman, kemajemukan dan perbedaan itu sendiri, bukan irama tunggal," tegasnya.

Oleh karena itu ia berpendapat, Muhammadiyah ke depan harus diatur dengan keragaman irama. Karena Muhammadiyah tidak hanya butuh persatuan tapi juga butuh keberagaman seperti yang tergambar dalam pengurus LHKP saat ini.

Sholikin mencontohkan, seperti saat berkumpul acara ngopi bareng sekaligus dipergunakan untuk menyatukan visi agar benar-benar memahami pentingnya peran strategis LHKP dalam urusan politik kebangsaan dan kebijakan publik di tingkat lokal Kabupaten Bojonegoro

"Caranya dengan membuat kanal khusus agar dapat mengawal kerja kerja strategis serta mendiasporakan kader Muhammadiyah pada ranah kebangsaan," bebernya.

Karena itu, Sholiki berharap seluruh pengurus LHKP PD Muhammadiyah Bojonegoro dapat memiliki pemahaman yang utuh tentang pentingnya peran LHKP untuk dakwah Muhammadiyah di jalur politik kebangsaan. Serta dapat memahami ruang lingkup kerjanya tidak hanya pada urusan politik kepemiluan, tetapi juga pasca-pemilu serta urusan kebijakan publik baik tingkat lokal, regional maupun nasional bahkan internasional.

Sholikhin Jamik sempat menyindir kondisi Indonesia saat ini terkesan ada upaya mau dibuat semacam mainan lato-lato yang disatukan iramanya menjadi irama tunggal, dengan alasan demi persatuan maka keberagaman harus dihilangkan.

Sikap tersebut dinilai menyalahi historis berdirinya bangsa dan negara kita Indonesia. Sebab di dalam sumpah pemuda semua mengakui ada keberagaman dan perbedaan maka ada pesan historis dari sumpah pemuda yaitu dengan keberagaman maka dibutuhkan persatuan, bukan malah di balik, demi persatuan maka keberagaman harus dihilangkan.

"Dengan demikian, saya mengajak semua pengurus LHKP PD Muhammadiyah Bojonegoro setelah menahami keberagaman dalam pengurus ini agar mewujudkan mimpi besar bahwa Muhammadiyah menjadi rumah besar tempat berteduh dari berbagai keberagaman lantar belakang. Mari bersinergi dan berkolaborasi," ucap dia.

Sementara Ketua LHKP PD Muhammadiyah Bojonegoro Heli Suharjono menyampaikan, kader Muhammadiyah yang berada di berbagai partai politik dan intitusi berharap kembali ke rumah besar Muhammadiyah sehingga dapat memberikan kontribusi positif dan memberi manfaat kepada masyarakat.

"Detik ini mari kita memproklamasikan diri menjadi tentara dan pejuang Muhammadiyah di masing-masing bidang dan kepartaian," harap Sekeretaris Partai Nasdem Bojonegoro.(fin)