Suarabanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bojonegoro, Jawa Timur menolak mensetarakan tembakau dengan narkotika dalam RUU Kesehatan. Apindo juga meminta agar pengaturan soal tembakau dihapus total dalam RUU tersebut karena merugikan pengusaha dan petani.

Ketua Apindo Bojonegoro Sriyadi Purnomo menyayangkan jika RUU Kesehatan disahkan karena merugikan pengusaha dan masyarakat yang bekerja di bidang tembakau.

"Saya menolak keras di pasal 154-156 yang mensetarkan produk tembakau (rokok) dengan narkotika," katanya, Selasa (16/5/2023).

Dia mengatakan, kretek merupakan warisan budaya bangsa sehingga harus dipertimbangkan kebijakan tersebut. Sebab, rokok SKT telah memperkerjakan banyak orang, termasuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

"Dengan adanya perusahaan rokok perekonomian rakyat terbantu karena banyak menyerap pekerja," kata Sriyadi.

Apalagi petani tembakau yang menggantungkan nasibnya di industri hasil tembakau. Dia mengatakan, mensetarakan tembakau dengan narkotika dalam RUU Kesehatan termasuk kebijakan yang keliru, karena adanya perubahan rokok juga menambah penerimaan negara dari cukainya.

"Saat ini devisa negara di cukainya sekitar Rp 245 triliun bahkan bisa lebih dari Rp 300 triliun plus pajak-pajak lainnya," katanya.

Jika penempatan tembakau pada kelompok zat adiktif dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan tetap disahkan tentu sangat merugikan. Dampaknya akan terjadi pengangguran besar-besaran, bukan hanya pekerja pabrik rokok juga para petani tembakau dan pedagang.

"Saya menolak hal itu. Bila tetap disahkan saya bersama teman-teman dari berbagai daerah akan demo nasional datang ke gedung DPR-RI dan Kemenkes," katanya.

Untuk diketahui, ada sebanyak 12.500 tenaga kerja seperti buruh rokok dan petani tembakau di Bojonegoro. Tentu jika RUU Kesehatan disahkan akan terjadi ledakan pengangguran di Bojonegoro.(jk)