
Progres Capai 90 Persen, Proyek Pipa Gas Cisem Diperkirakan Lebih Cepat dari Jadwal
Proyek pipa Gas Cisem diperkirakan lebih cepat satu bulan dari rencana bulan Agustus 2023 menjadi Juli 2023.
Proyek pipa Gas Cisem diperkirakan lebih cepat satu bulan dari rencana bulan Agustus 2023 menjadi Juli 2023.
Komisi VII DPR RI merekomendasikan agar Chalid Salim Said dipecat sebagai Dirut Pertamina Hulu Mahakam (PHM), karena telah melecehkan lembaga DPR
Salah satunya terkait pencabutan Izin Usaha Penambangan atau IUP oleh Ditjen Minerba Kementerian ESDM.
Revisi UU Migas ini dinilai akan memberikan ekosistem pengelolaan migas yang baru di indonesia.
Regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum dalam menjaga iklim investasi di sektor migas.
Produksi semen saat ini sudah mencapai 119 juta ton. Sementara kebutuhan di dalam negeri hanya 60 juta ton.
Komisi VII DPR RI mempertanyakan penyelesaian proyek pipanisasi Gas Cirebon-Semarang (CISEM). PSN ini ditargetkan rampung 2022.
Komisi dewan yang membidangi masalah energi menilai harga gas lebih murah ini untuk mengakselerasi pengembangan jargas.
Pemerintah Indonesia segera mengeluarkan kebijakan larangan ekspor tembaga mentah.
Revisi UU Migas ini mendesak dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan menarik minat investasi di industri hulu migas.
Kenaikan tersebut salah satunya dipicu karena terjadinya gangguan distribusi batubara di Australia.
Setelah bijih nikel, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023.
Komisi VII menilai BPH Migas perlu diperkuat karena memiliki tugas berat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Teknologi EOR diklaim dapat menambah cadangan migas Indonesia hingga 3 miliar BOEPD dari sebelumnya sekitar 2,4 miliar BOEPD.
Kementerian ESDM diharapkan bisa tetap menjaga sustainability. Baik itu dari sektor iklim investasi maupun dari sektor lingkungannya.
Komisi VII DPR RI mengungkapkan, proyek tersebut sebelumnya terbengkalai sejak 2006.
Target produksi 1 juta barel per hari dan gas 12 BSCFD pada tahun 2030, akan mengurangi impor minyak mentah.
Kekalahan tersebut tidak menyurutkan Indonesia untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi bahan-bahan tambang lainnya seperti bauksit.
Bantuan tersebut akan dibagikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2023. Jumlahnya mencapai 680 ribu unit.
Komisi VII DPR RI menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) selesai tahun 2023.
Komisi VII DPR RI mengingatkan agar bantuan tersebut tidak menjadi utang baru bagi Indonesia.
Tujuannya agar pemanfaatan gas bumi lebih optimal untuk mewujudkan transisi energi menuju net zero emission (NZE) pada 2060.
Komisi VII DPRD RI menuding pemerintah tidak serius untuk merivisi UU Migas.
Komisi VII apresiasi kinerja hulu migas berhasil mencapai rasio penggantian cadangan migas atau Reserves Replacement Ratio (RRR) di atas 100%.
Komisi VII DPR RI mendesak agar revisi UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas segera diselesaikan pada tahun 2023.
Sebanyak 3.006 paket perdana konverter kit (konkit) LPG 3 kg dibagikan secara gratis kepada petani dan nelayan di Gresik dan Lamongan, Jawa Timur
Komisi VII DPR RI akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif hingga pihak-pihak terkait, seperti Tan Paulin.
Pertamina Hulu Energi (PHE) diminta meningkatkan produksinya untuk mencapai target lifting migas.
PGN menargetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN dalam pembangunan jaringan gas (Jargas) GasKita minimal sebesar 45 persen.
Rencana program konversi kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik induksi mendapat tanggapan negatif dari masyarakat.
Program kompor listrik sebagai konversi kompor gas LPG 3 Kg diharapkan dapat menyerap lebih banyak komponen dalam negeri daripada impor.
Rencana pemerintah melakukan konversi gas LPG 3 Kg ke kompor listrik mendapat sorotan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulan Jameela.
Pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2023 mencapai sebesar Rp5.527.868.429. Jumlah tersebut meningkat Rp404.400.000.000 dari usulan pemerintah.
Penjualan Kapal FSO Ardjuna Sakti ini mulai diusulkan pada saat Menteri ESDM masih dijabat Ignasius Jonan pada Oktober 2017.
Komisi VII DPRI RI meminta Pertamina Gas Negara (PGN) memaksimalkan potensi jaringan gas (Jargas) di Jawa Timur.
Kebijakan ini dinilai lebih baik dari pada meniakkan harga BBM subsidi kemudian menyalurkan bantuan langsung tunai untuk masyarakat terdampak.
Indonesia Komitmen Laksanakan Perjanjian Paris
Lifting Minyak 2022 Disepakati 750 Ribu Bph dan Cost Recovery US$ 9 Miliar
Komisi VII Dorong Kementerian ESDM Prioritaskan Program untuk Masyarakat
Ratna Juwita : Investasi Migas Butuh Kepastian Hukum
DPR Minta Perketat Distribusi BBM dan LPG Subsidi, Pertamina Terapkan Teknologi Digitalisasi