Suarabanyuurip.com - d suko nugroho

Jakarta - Harga Batubara Acuan (HBA) bulan Januari 2023 mengalami melejit ke angka USD305,21 per ton. Harga tersebut naik 8,43 persen atau USD23,73 per ton dari bulan Desember 2022 lalu, yaitu USD 281,48 per ton. Kenaikan tersebut salah satunya dipicu karena terjadinya gangguan distribusi batubara di Australia sebagai salah satu pemasok batubara global.

"Cuaca bisa menjadi salah satu penyebab meningkatnya HBA. Lonjakan harga batubara Australia yang terjadi saat ini dikarenakan tingginya curah hujan yang menyebabkan terkendalanya angkutan batubara," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Senin (2/1/2023).

Agung menjelaskan kendala distribusi batubara terjadi di pelabuhan muat.

"Adanya permasalahan di pelabuhan muat yang memicu terkendalanya pasokan batubara Australia ke negara importir, seperti Jepang dan Korea juga turut andil," terang Agung dalam keterangan tertulisnya.

Di samping itu, faktor lain yang mengerek kenaikan HBA adalah kenaikan index bulanan Globalcoal Newcastle Index (GCNC) sebesar 16,23% dan Newcastle Export Index (NEX) sebesar 17,88%, meskipun index Platts dan Indonesia Coal Index (ICI) turun sebesar masing-masing 8,81% dan 3,25%.

Pada tahun 2022 lalu, HBA sempat menyentuh nilai tertinggi pada bulan Oktober, dimana HBA terkerek hingga menyentuh level USD 330,97 per ton. Kondisi geopolitik Eropa imbas konflik Rusia - Ukraina yang menyebabkan fluktuasi harga gas Eropa menjadi faktor pengerek utama pada saat itu.

Nantinya, HBA ini akan digunakan secara langsung dalam jual beli komoditas batubara (spot) selama satu bulan pada titik serah penjualan secara Free on Board di atas kapal pengangkut (FOB Veseel) selama bulan Januari 2023.

Perlu diketahui, terdapat dua faktor turunan yang memengaruhi pergerakan HBA yaitu, supply dan demand. Pada faktor turunan supply dipengaruhi oleh season (cuaca), teknis tambang, kebijakan negara supplier, hingga teknis di supply chain seperti kereta, tongkang, maupun loading terminal.

Sementara untuk faktor turunan demand dipengaruhi oleh kebutuhan listrik yang turun berkorelasi dengan kondisi industri, kebijakan impor, dan kompetisi dengan komoditas energi lain, seperti LNG, nuklir, dan hidro.

Sementara itu Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyoroti minimnya pendapatan yang diterima pemerintah daerah penghasil batu bara. Menurut dia, naiknya harga jual batu bara di pasar internasional memberikan keuntungan ratusan triliun kepada pengusaha. Sementara daerah penghasil hanya mendapat royalti sebesar puluhan miliar.

"Salah satu contohnya adalah peningkatan kekayaan pengusaha batu bara Low Tuck Kwong. Kekayaannya langsung bertambah ratusan triliun akibat kenaikan harga batu bara internasional. Sementara nasib rakyat di lokasi tambang milik Low Tuck Kwong masih memperihatinkan," ujar Mulyanto.

Menurut Politikus PKS itu, dengan booming harga batubara dunia, secara langsung melejitkan saham dan kekayaan pengusaha batubara. Sementara dampak lingkungan dan sosial membuat masyarakat sekitar tambang menjerit.

Mulyanto mengaku khawatir ketimpangan itu akan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat daerah tempat perusahaan tambang batu bara.

"Kami minta Pemerintah menata ulang semua aturan bisnis batu bara ini dengan baik. Agar memberikan rasa keadilan bagi daerah dan masyarakat terdampak," tegasnya.

Dia mengingatkan urusan royalti ini sangat sensitif karena terkait dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Di antaranya dengan meningkatkan pajak progresif dan menerapkan pembagian royalti yang lebih proporsional dan adil kepada daerah. Hal tersebut sangat logis karena pemerintah daerah yang akan menanggung semua dampak kerusakan lingkungan atas eksploitasi batu bara yang dilakukan para pengusaha.

"Belum lama ini kita dikejutkan dengan pernyataan keras Bupati Kepulauan Meranti, Riau, yang tidak puas dengan besaran bagi hasil ini. Ia mengeluhkan minimnya dana bagi hasil (DBH) batu bara yang dianggapnya tidak sepadan dengan kerusakan lingkungan yang diderita. Karena itu ia menggugat pemerintah pusat, bahkan mengancam akan mengangkat senjata atau ikut pindah ke negara lain," ungkap Mulyanto dikutip dari Parlementaria.(suko)