Suarabanyuurip.com - d suko nugroho

Jakarta - Pemerintah Indonesia segera mengeluarkan kebijakan larangan ekspor tembaga mentah. Kebijakan serupa telah diterapkan Indonesia pada bijih nikel dan Bauksit per Juni nanti.

“Ini nikel sudah setop. Saya sudah sampaikan lagi, bauksit di Desember kemarin, bauksit setop bulan Juni. Nanti sebentar lagi, mau saya umumkan lagi tembaga setop, tahun ini setop,” kata Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2023, di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Jokowi mengungkapkan, keputusan untuk penghentian ekspor tembaga mentah didasari oleh progres pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sudah mencapai lebih dari 50 persen.

“Saya cek kemarin, smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi. Freeport itu sudah 51 persen jadi. Jadi, berani kita setop,” tegas mantan Walikota Solo itu.

Jokowi menambahkan, Indonesia saat ini telah menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia.

“Supaya ingat, Freeport itu sudah mayoritas milik kita. Jadi jangan terbayang-bayang, jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika [Serikat], sudah mayoritas kita miliki,” tandasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa Indonesia akan terus melanjutkan kebijakan hilirisasi pertambangan meskipun mendapatkan gugatan dari negara lain. Kebijakan hilirisasi dinilai akan melompatkan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju.

“Kalau nanti digugat, kita mundur, kita belok, enak lagi ekspor bahan mentah, lupakan kita menjadi negara maju,” tegasnya.

Jokowi berharap, konsistensi dalam menjalankan kebijakan hilirisasi akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia.

“Kita harapkan di 2045, GDP kita, PDB kita akan berada di angka perkiraan saya 9-11 triliun Dolar AS. Income per kapita kita kalau kita konsisten, income per kapita kita berada di angka 21-29 ribu Dolar AS, jadi negara maju kita,” pungkasnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru sebelumnya menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Jokowi mengoptimalkan hilirisasi tambang. Menurutnya, pelarangan ekspor bijih tambang
bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru, serta meningkatkan penerimaan devisa.

"Kebijakan ini banyak mendatangan multiplier effect bagi Indonesia," tegas Politisi PDI-Perjuangan itu.

Namun, Gus Falah, biasa disapa, mengingatkan bahwa pelarangan ekspor bijih tambang seperti bauksit dan tembaga mentah harus dibarengi upaya maksimal pemerintah dalam menyukseskan hilirisasi di dalam negeri. Salah satunya dengan membangun smeltee bauksit.

“Kesuksesan hilirisasi tak akan tercapai tanpa pembangunan smelter secara sistematis dan masif. Oleh karena itu, Pemerintah harus maksimal mendorong pembangunan smelter," tegas Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur X itu.(suko)